Presiden Iran: Sanksi AS lemahkan perang melawan narkoba

Presiden Iran Hassan Rouhani pada Sabtu (8/12) memperingatkan bahwa sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran tidak akan membantu negaranya dalam memerangi perdagangan narkoba dan akan membuka lebar pintu bagi obat-obatan terlarang untuk masuk ke negara-negara Barat, termasuk Negeri Paman Sam.

Rouhani menyatakan hal tersebut saat berbicara di Teheran dalam konferensi antiterorisme yang dihadiri oleh juru bicara parlemen dari Afghanistan, Pakistan, Turki, China, dan Rusia.

Menurut kantor berita Tasnim, Rouhani menuturkan, memboikot Iran telah merongrong kemampuan untuk memerangi narkoba dan terorisme.

"Dengan melemahkan Iran melalui sanksi, banyak pihak yang tidak akan aman. Mereka yang tidak percaya dengan yang kami sampaikan, lebih baik melihat peta," tutur Rouhani.

Presiden Iran itu lebih lanjut mengatakan, negaranya menghabiskan jutaan dollar setiap tahunnya untuk perang melawan perdagangan narkoba. Sesuatu yang disebutnya, "hasil yang menjamin kesehatan yang lebih untuk orang-orang dari Eropa Timur ke Amerika Barat dan dari Afrika Utara ke Asia Barat."

"Saya memperingatkan semua orang yang memboikot, bahwa jika kemampuan kami dalam memerangi narkoba dan terorisme di tempat asalnya dirusak, Anda tidak akan dapat bertahan dari isu narkoba, pengungsi, bom serta pembunuhan," imbuhnya.

Lokasi strategis Iran, yang berada antara Afghanistan dan Eropa, memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan narkoba. 

Pada Agustus 2018 Tasnim melaporkan bahwa perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan Afghanistan telah digunakan sebagai jalur utama penyelundupan obat-obatan Afghanistan ke gembong-gembong narkotika di Eropa.

Tahun 2018, pasukan anti-narkoba Iran menyita lebih dari 330 ton obat terlarang di seluruh negeri.

Laporan PBB menempatkan Afghanistan sebagai sumber utama opium, morfin, dan heroin bagi Iran, Pakistan, India, dan Asia Tengah. Bukan hanya itu, Afghanistan juga merupakan pemasok utama heroin di Eropa.

"Meningkatnya upaya penegakan hukum oleh Iran sepertinya telah membatasi ekspor opium Afghanistan dan karena berkontribusi pada penurunan produksi opium," ungkap sebuah laporan PBB.

Amerika Serikat pada November lalu secara resmi telah memberlakukan kembali sanksi atas Iran yang sebelumnya sempat dicabut sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015. Pemerintahan Donald Trump menargetkan nyaris 700 entitas, termasuk di antaranya 50 lembaga keuangan Iran ke daftar sanksi.

Para pejabat pemerintahan Trump mengatakan, sanksi yang kembali diberlakukan menandai upaya intensifikasi untuk mencekik ekonomi Iran demi menekan rezim untuk mengubah jalannya. Mereka menegaskan, setiap perusahaan atau negara yang melakukan bisnis dengan Teheran akan merasakan sengatan hukuman AS.

Sumber : CNN