Presiden Iran tolak pengunduran diri menteri luar negeri

Presiden Iran Hassan Rouhani secara resmi menolak pengunduran diri Menteri Luar Negeri Javad Zarif.

"Saya percaya menerima pengunduran diri Anda akan merugikan negara, jadi saya menolaknya," kata Rouhani dalam suratnya kepada Zarif yang dirilis media Iran pada Rabu (27/2).

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Zarif mengatakan, satu-satunya perhatiannya adalah meningkatkan kebijakan luar negeri dan kredibilitas kementerian luar negeri.

Dia menyatakan bahwa kantornya adalah garis depan dalam membela kepentingan nasional dan hak-hak rakyat Iran.

Setelah pengunduran dirinya ditolak, Zarif kemudian terlihat bergabung dengan Rouhani dan pejabat Iran lainnya selama upacara penyambutan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan.

Qassem Soleimani, seorang komandan senior Pengawal Revolusi, pada Rabu juga menyatakan bahwa Zarif adalah sosok utama yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Iran dan dia selalu didukung oleh para pejabat tinggi.

Soleimani, yang memimpin Pasukan Pengawal Revolusi Quds, hadir dalam dua pertemuan terpisah di Teheran pada Senin (25/2) antara Presiden Suriah Bashar al-Assad, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dan Presiden Rouhani. Zarif sendiri absen dalam dua pertemuan tersebut.

Ketika dia mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin, Zarif tidak memberikan alasan atas keputusannya. Tetapi, ada spekulasi bahwa keputusannya terkait dengan pengucilannya dalam pertemuan dengan Assad.

Pada Selasa (26/2), Zarif mengatakan kepada kantor berita Iran, IRNA, bahwa dia berharap pengunduran dirinya akan memicu kembalinya kementerian luar negeri ke tempat konstitusionalnya dalam hubungan internasional Iran.

Ketidaksepakatan internal lainnya mengenai kebijakan internasional Iran juga dilaporkan menjadi alasan di balik pengunduran dirinya.

Menyusul pengumuman pengunduran diri Zarif yang mendadak, para pejabat dan legislator Iran bersatu di belakang Zarif dan memohon dia agar tetap tinggal, bahkan ketika beberapa suara di kalangan garis keras menyatakan puas dengan langkah tersebut.

IRNA melaporkan, 135 legislator dari berbagai faksi politik menulis surat untuk meminta Zarif bertahan.

Zarif mengumumkan pengunduran dirinya lewat Instagram dan keputusannya tersebut mendominasi obrolan politik di Teheran.

Kemudian pada Rabu, lewat pidato yang disiarkan di televisi nasional, Rouhani mengatakan bahwa Presiden Assad terbang dari Damaskus ke Teheran untuk berterima kasih kepada bangsa Iran, pemerintah Iran, pemimpin tertinggi revolusi, dan juga kementerian luar negeri.

Menimpali pernyataan Rouhani, kepala staf presiden Mahmoud Vaezi menjelaskan bahwa pernyataan Rouhani adalah bukti nyata dari kepuasan penuh sang presiden atas sikap dan kinerja Zarif.

"Dari sudut pandang Rouhani, Iran hanya memiliki satu kebijakan luar negeri dan satu menteri luar negeri," kata Vaezi.

Pengumuman mendadak Zarif juga datang di tengah perselisihan atas kebijakan luar negeri Iran serta perjuangan global untuk melestarikan kesepakatan nuklir 2015, di mana Teheran sepakat untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

Dalam sebuah wawancara yang dirilis oleh surat kabar Jomhuri Eslami pada Selasa, Zarif mengatakan bahwa pertengkaran antar partai dan faksi di Iran adalah racun mematikan. Pernyataan itu yang menggiring opini bahwa dia mungkin mengundurkan diri karena tekanan dari elemen garis keras yang menentang perannya dalam negosiasi nuklir.

Amerika Serikat dan Israel menyambut baik kabar pengunduran diri Zarif.

Menlu AS Mike Pompeo mengatakan, "Kebijakan kami tidak berubah - rezim harus berperilaku seperti negara normal dan menghormati rakyatnya."

Sementara PM Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah itu. 

"Zarif sudah pergi. Good riddance," tulis PM Netanyahu di Twitter.

Dalam upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir, Jerman, Inggris dan Prancis baru-baru ini meluncurkan entitas keuangan untuk memfasilitasi perdagangan dengan Iran, itu juga bergantung pada peraturan Gugus Tugas Aksi Keuangan Internasional (FATF). Detail terkait hal itulah yang diduga memicu perdebatan tidak berujung antara kalangan moderat dan garis keras di parlemen dan Dewan Kemanfaatan.

Sanksi AS yang melumpuhkan telah memperlambat manfaat ekonomi dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Indikator ekonomi Iran tidak menghasilkan apa-apa selain kekhawatiran selama beberapa bulan terakhir. Pertumbuhan suram, mata uang nasional telah terdepresiasi secara substansial dan harga-harga melonjak. 

Sumber : Al Jazeera