Presiden Maduro izinkan Dewan HAM PBB berkunjung ke Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Kamis (27/9) menyatakan, Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet diizinkan berkunjung kapan saja ke negaranya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Maduro setelah Bachelet mendesak Venezuela untuk memungkinkan penyelidikan internasional terhadap situasi kemanusiaan di negara kaya minyak tersebut.

"Tentu saja, kapan pun dia mau," kata Maduro kepada pers setelah ditanya apakah dia akan menerima misi PBB untuk menyelidiki situasi HAM di Venezuela.

"Presiden Bachelet, komisioner tertinggi, harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri ketika dia ingin berkunjung ke Venezuela. Dia selalu disambut baik," imbuhnya.

Bachelet, seorang mantan presiden Chile, mengambil alih pimpinan Dewan HAM PBB pada 1 September 2018.

Sebelumnya, pada Kamis (27/9), Dewan HAM PBB mengatakan telah menyetujui resolusi yang menyatakan keprihatinan serius tentang dugaan pelanggaran HAM di Venezuela, dan mendesak negara itu mengizinkan Bachelet menyusun laporan tentang kondisi di lapangan.

Dalam sebuah video yang dirilis PBB, Bachelet mengatakan Dewan HAM yang dipimpinnya mampu menghasilkan laporan yang tidak memihak tentang situasi di Venezuela. Karenanya dia meminta agar diizinkan masuk ke negara itu.

"Ini juga akan memberikan kesempatan bagi dewan untuk mendapatkan versi resmi dari pemerintah Venezuela," tambahnya.

Catatan HAM Venezuela, sebuah negara yang tengah berjuang untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik, menjadi pusat perhatian di Sidang Umum PBB ke-73. 

Lima negara Amerika Latin dan Kanada, pada Rabu (26/9) mengatakan, mereka telah meminta Pengadilan Pidana Internasional untuk menyelidiki pemerintahan Maduro atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam menggunakan kekuatan untuk menekan lawan-lawan politiknya.

Sementara itu, Venezuela menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah Maduro adalah propaganda musuh dan upaya untuk mengatur panggung bagi intervensi kekuatan asing di negara itu. 

Venezuela tengah didera krisis ekonomi parah, itu ditandai inflasi yang meroket. Krisis, membuat banyak warga memilih meninggalkan negara itu. Mereka menyeberang ke negara tetangga demi penghidupan yang lebih baik.

Negeri itu kaya minyak. Namun, itu juga yang menjadi akar persoalan ekonominya. 

Ketika Hugo Chavez memerintah, dia menggunakan keuntungan dari minyak untuk membiayai sejumlah program sosial demi mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Namun, ketika harga minyak seketika anjlok, situasi berbalik.

Meski demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap minyak bukan satu-satunya pemicu krisis di Venezuela.

Semasa memerintah, Chavez membuat kebutuhan pokok masyarakat miskin terjangkau dengan menetapkan harga barang dan jasa. Di lain sisi, kebijakannya merugikan banyak perusahaan sehingga mereka bangkrut.

Kondisi tersebut diperburuk dengan kelangkaan mata uang asing untuk mengimpor bahan kebutuhan pokok. Kelangkaan pun terjadi.

Pada tahun 2003, pemerintahan Chavez memutuskan untuk mengendalikan pasar mata uang asing. Itu mengharuskan warga yang ingin menukar mata uang lokal dengan dolar harus mendaftar ke badan mata uang yang didirikan pemerintah.

Hanya segelintir orang yang dinilai memiliki alasan kuat untuk membeli dolar yang diizinkan untuk menukar bolivar mereka. Fakta bahwa warga tidak dapat membeli dolar dengan bebas memicu berkembangnya pasar gelap dan meningkatnya inflasi.

Sejak tahun 2015, Bank Sentral Venezuela tidak merilis data statistik. Meski demikian, seorang ahli ekonomi dari Johns Hopkins University Steve Hanke memperkirakan inflasi Venezuela melonjak hingga nyaris 18.000% pada April 2018. Itu didorong oleh kesediaan pemerintah mencetak uang tambahan dan kesiapan untuk secara teratur meningkatkan upah minimun demi mendapatkan kembali dukungan warga miskin. (Reuters dan BBC)