Presiden Palestina pecat seluruh penasihat dan minta pengembalian bonus

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan memecat seluruh penasihatnya dan memerintahkan seorang mantan perdana menteri serta mantan menteri kabinet lainnya untuk mengembalikan puluhan ribu dolar dari kenaikan gaji yang diam-diam disetujuinya dua tahun lalu.

Para pejabat Palestina mengatakan, keputusan yang diumumkan lewat pernyataan resmi tersebut, datang sebagai bagian dari upaya untuk memangkas biaya dan memulihkan anggaran setelah Israel berhenti memberikan pendapatan pajak sejak awal tahun ini. Otoritas Palestina sendiri telah lama menghadapi tuduhan korupsi dan salah urus.

Sejak pertama kali terpilih sebagai presiden pada 2005, Abbas telah dikelilingi oleh puluhan penasihat, dengan banyak di antara mereka yang terus menerima gaji dan tunjangan setelah berhenti bertugas.

Israel berhenti memberikan sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkannya atas nama Palestina sebagai protes atas tindakan Palestina yang memberi santunan kepada keluarga anggota milisi yang tewas dibunuh atau dipenjara.

Palestina membela kebijakannya dengan mengatakan itu mendukung keluarga miskin yang menjadi korban dari konflik selama beberapa dekade.

Dalam keputusan terpisah, Abbas memerintahkan mantan Perdana Menteri Rami Hamdallah dan mantan menteri kabinet lainnya untuk mengembalikan bonus yang disetujui presiden pada 2017.

Dokumen-dokumen yang bocor pada awal tahun ini menunjukkan bahwa mantan anggota kabinet mendapat pembayaran yang cukup mencengangkan. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa gaji menteri telah naik dari US$3.000 per bulan menjadi US$5.000 per bulan atau naik 67%. 

Adapun gaji perdana menteri naik menjadi US$6.000 per bulan.

Abbas menyetujui kenaikan gaji itu diam-diam, menggantikan UU Tahun 2004 yang menetapkan gaji menteri. Kenaikan gaji diberlakukan surut pada 2014, ketika kabinet menjabat, menghasilkan bonus bernilai puluhan ribu dolar.

Bonus perumahan senilai US$10.000 yang ditujukan bagi para menteri yang tinggal di luar Ramallah, tempat Otoritas Palestina berkantor pusat, juga diberikan kepada seluruh menteri, termasuk yang memiliki rumah di Kota Tepi Barat. Pemerintah juga menaikkan nilai tukar, memberi mereka premi 17%.

Kebocoran dokumen tersebut telah membuat marah banyak orang di Tepi Barat, di mana Otoritas Palestina yang kekurangan uang terpaksa memangkas gaji pegawai pemerintah.

Hamdallah sempat bersuara menyusul kebocoran dokumen itu pada Juni dengan mengatakan pendanaan tersebut disetujui Abbas setelah memperhitungkan kenaikan biaya hidup. 

Setelah bertahun-tahun menjabat, popularitas Abbas dilaporkan anjlok. Rakyat Palestina kecewa dengan kegagalannya untuk mendirikan sebuah negara yang merdeka, kehilangan Jalur Gaza atas Hamas dan kelesuan ekonomi secara umum. Pengangguran di Tepi Barat dilaporkan mendekati 20%. (AP)