sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Presiden Sisi bela kebijakan hukuman mati di Mesir

Kelompok HAM mengecam keras Mesir karena mengeksekusi 9 orang yang dituduh membunuh seorang jaksa penuntut umum pada 2015.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 26 Feb 2019 18:20 WIB
Presiden Sisi bela kebijakan hukuman mati di Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi membela kebijakan hukuman mati yang diterapkan negaranya. Itu terjadi dalam KTT Liga Arab-Uni Eropa pada Senin (25/2).

Belum lama ini, sejumlah kelompok hak asasi manusia mengecam keras Mesir karena mengeksekusi sembilan orang yang dituduh membunuh seorang jaksa penuntut umum pada 2015.

Sejumlah pembela HAM mengatakan bahwa kesembilan orang itu telah dihukum mati setelah proses pengadilan yang dinilai tidak adil.

Mesir menolak tuduhan yang menyatakan bahwa pemerintah telah menyiksa sembilan orang itu untuk mendapatkan pengakuan.

"Ketika seorang manusia terbunuh akibat aksi teroris, keluarga korban mengatakan bahwa mereka menginginkan hak anak-anak mereka dan hukuman setimpal bagi para penjahat," kata Sisi dalam konferensi pers penutupan KTT tersebut.

"Budaya seperti itu ada di wilayah kami dan hak para keluarga korban harus diberikan melalui hukum."

Sisi sebelumnya membela negaranya dari kritik terhadap HAM dengan merujuk pada reformasi ekonomi dan kesejahteraan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Mesir.

"Kami memiliki dua budaya yang berbeda," katanya. "Prioritas di Eropa adalah untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Prioritas pemerintah Mesir adalah melindungi negara kami dan mencegahnya dari kehancuran, seperti yang banyak terlihat di negara sekitar kami."

Sponsored

Sejak menggulingkan Presiden Mohamed Mursi pada 2013, Sisi telah menindak keras oposisi Islam dan liberal di negara itu. Para aktivis menganggap represi dalam masa jabatan Sisi sebagai yang terburuk dalam sejarah modern Mesir.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan HAM telah menjadi bahan bahasan dalam pertemuan bilateral selama KTT Uni Eropa-Liga Arab.

Sedangkan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menegaskan bahwa HAM harus disertakan ke dalam deklarasi akhir KTT.

"Saya benar-benar yakin ... bahwa dalam konteks ini, berdialog selalu lebih baik daripada konfrontasi," tutur Tusk.

Para aktivis HAM khawatir bahwa negara-negara Eropa telah memberikan Sisi legitimasi internasional disaat para pendukungnya mengupayakan sebuah amendemen yang dapat memungkinkannya untuk tetap berkuasa hingga 2034.

"Sungguh menyedihkan bahwa para pemimpin di KTT belum membahas secara memadai terkait ancaman terhadap kebebasan berekspresi, hak-hak dasar yang sedang terancam di banyak wilayah di dunia Arab," tutur Direktur Regional Oxfam untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Marta Lorenzo. 

Sumber : Reuters

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid