logo alinea.id logo alinea.id

Protes di Sudan berlanjut meski Omar al-Bashir ditahan

Presiden Bashir dilengserkan dan ditahan pada Kamis (11/4) setelah berbulan-bulan rakyat menggelar aksi protes terhadap pemerintahannya.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 12 Apr 2019 12:06 WIB
Protes di Sudan berlanjut meski Omar al-Bashir ditahan

Warga Sudan tetap berdemonstrasi di jalan-jalan di Khartoum, Sudan, mengabaikan jam malam yang diberlakukan oleh dewan militer baru negara itu.

Presiden Omar al-Bashir dilengserkan dan ditahan pada Kamis (11/4) setelah berbulan-bulan rakyat menggelar aksi protes terhadap pemerintahannya.

Namun, para demonstran mengatakan dewan militer masih merupakan bagian dari rezim Bashir. Perselisihan baru itu telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya konfrontasi dengan kekerasan antara pengunjuk rasa dan pihak militer Sudan.

Suasana perayaan yang mengikuti berita tentang penangkapan Bashir dengan cepat menguap ketika penyelenggara demonstrasi menyerukan agar massa duduk di luar markas militer untuk melanjutkan aksi protes.

"Ini adalah kelanjutan dari rezim yang sama," ujar Sara Abdeljalil dari Asosiasi Profesional Sudan (SPA). "Kita perlu melanjutkan pertarungan dan perlawanan secara damai."

Media pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi yang menuturkan bahwa dewan militer memberlakukan jam malam dari pukul 22.00 hingga 04.00 waktu setempat.

"Warga disarankan untuk mengikutinya agar tetap aman," jelas pernyataan itu. "Angkatan bersenjata dan dewan militer akan melaksanakan tugasnya untuk menegakkan perdamaian dan keamanan serta melindungi warga."

Kerumunan di jalan-jalan Khartoum melambaikan bendera dan meneriakkan "Fall, again", slogan yang sama dengan slogan anti-Bashir yang mereka gunakan sebelumnya, "Fall, that all".

Sponsored

Pada Kamis pagi waktu setempat, kendaraan-kendaraan militer memasuki kompleks besar di Khartoum yang menampung Kementerian Pertahanan, markas tentara, dan kediaman pribadi Bashir.

Melalui stasiun televisi dan radio pemerintah, Menteri Pertahanan Ibn Auf mengumumkan kudeta sudah terjadi. Dia menyatakan Bashir ditahan "di tempat yang aman" tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Masih belum jelas nasib Bashir sekarang setelah ditangkap.

Ibn Auf menuturkan negara itu menderita atas pemerintahan yang buruk, korupsi, dan tidak adanya keadilan. Dia meminta maaf atas pembunuhan dan kekerasan yang telah terjadi.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa militer akan mengawasi periode transisi pemerintahan selama dua tahun yang akan diikuti dengan pemilu.

Ibn Auf juga memberlakukan keadaan darurat selama tiga bulan ke depan. Akibatnya, konstitusi Sudan ditangguhkan, penyeberangan perbatasan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut, dan wilayah udara ditutup selama 24 jam.

Menanggapinya, SPA mengatakan bahwa kudeta oleh militer hanya akan melahirkan wajah dan institusi pemerintahan yang sama seperti yang rakyat Sudan lawan.

Mereka mendesak warga Sudan untuk melanjutkan aksi duduk di luar markas militer, yang dimulai pada Sabtu (6/4), dan agar demonstrasi tetap berlangsung di jalan-jalan kota di seluruh negeri.

"Mereka yang menghancurkan negara kita dan membunuh warga kini berusaha mencuri setiap tetes darah dan keringat yang dituangkan oleh orang-orang Sudan dalam revolusi yang mengguncang takhta tirani Bashir," jelas pernyataan dari SPA.

SPA menegaskan bahwa pemerintahan transisi tidak boleh mengikutsertakan siapa pun dari rezim Bashir.

Demonstrasi yang dimulai pada Desember 2018 awalnya dipicu oleh kenaikan biaya hidup. Namun, kemudian banyak orang mulai menuntut agar presiden mengundurkan diri dan membubarkan pemerintahannya.

Pejabat pemerintah mengatakan 38 orang telah meninggal sejak aksi protes pecah. Human Rights Watch (HRW) mengklaim jumlah korban lebih tinggi dari itu.

Pada Februari 2019, banyak yang mengira presiden akan mundur, tetapi Bashir malah memberlakukan status darurat nasional.

Tanggapan dunia

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau agar semua pihak di Sudan tetap tenang dan mendesak adanya transisi pemerintahan yang memenuhi aspirasi demokrasi masyarakat.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akan membahas situasi tersebut dalam pertemuan tertutup pada Jumat (12/4).

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengkritik keputusan dewan militer. Dia mengatakan bahwa transisi pemerintahan selama dua tahun bukan solusi yang dibutuhkan.

"Perlu ada langkah cepat menuju kepemimpinan sipil yang inklusif dan representatif. Kita perlu memastikan tidak ada lagi kekerasan," kata dia melalui sebuah twit.

Sementara itu, Amerika Serikat meminta militer Sudan untuk menyertakan warga sipil ke dalam pemerintahan transisi. Mereka menilai bahwa transisi berjangka waktu dua tahun terlalu lama.

Uni Afrika pun mengecam pengambilalihan militer. Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat mengatakan langkah itu bukan respons yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara dan rakyatnya.

Rusia, yang telah dua kali menjamu Bashir, menyerukan agar seluruh pihak tetap tenang dan menyatakan terus memantau situasi.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengatakan bahwa keadilan sudah lama ditunggu-tunggu untuk Bashir.

"Omar al-Bashir dicari karena pelanggaran hak asasi manusia yang menjijikkan dan kita akhirnya melihat pertanggungjawaban atas perbuatannya," ucap Naidoo.

Siapakah Bashir?

Bashir sebelumnya merupakan seorang perwira militer. Dia merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada 1989.

Selama 30 tahun memegang jabatan presiden, masa kekuasaannya diwarnai perang saudara. Konflik sipil dengan selatan negara itu berakhir pada 2005 dan Sudan Selatan merdeka pada 2011.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir, mereka menuduhnya melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur.

Walaupun ada surat perintah penangkapan dari ICC, Bashir berturut-turut memenangkan pemilu pada 2010 dan 2015. Namun, kemenangan terakhirnya diboikot oleh partai-partai oposisi utama.

Surat perintah penangkapan itu menyebabkan larangan perjalanan internasional. Meski begitu, Bashir telah melakukan kunjungan diplomatik ke Mesir, Arab Saudi, dan Afrika Selatan.

Sumber : BBC