Protes kudeta di Myanmar, buruh serukan pemogokan

Serikat buruh di Myanmar menyerukan pemogokan kerja mulai Senin (8/3) dalam upaya mendukung gerakan antikudeta dan memberikan tekanan terhadap junta militer.

Seruan untuk menutup ekonomi datang setelah demonstrasi kembali berunjung bentrok antara pengunjuk rasa, polisi, dan militer.

Sejumlah besar pedemo menggelar protes duduk di Mandalay, kota kedua terbesar di Myanmar, pada Minggu (7/3). Mereka mengheningkan cipta selama dua menit untuk menghormati orang-orang yang dibunuh oleh polisi dan militer. Sedikitnya 70 orang ditangkap dalam aksi tersebut.

Polisi menggunakan granat kejut dan gas air mata terhadap para demonstran di kota kuil bersejarah, Bagan.

Seorang pria berusia 19 tahun dan seorang wanita menderita luka serius saat mereka ditembak, tetapi tidak jelas apakah mereka terkena peluru karet atau peluru tajam.

Selain itu, setidaknya tiga orang ditangkap di Kyauktada di pusat Yangon pada Sabtu (6/3) malam hingga Minggu.

Menyusul beberapa protes terbesar yang terjadi di negara itu sejak kudeta militer pada 1 Februari, aliansi sembilan serikat pekerja di Myanmar mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penutupan atau shutdown ekonomi.

"Untuk melanjutkan kegiatan ekonomi dan bisnis seperti biasa, hanya akan menguntungkan militer karena mereka menekan energi rakyat Myanmar," kata mereka dalam pernyataan bersama. "Sekarang waktu untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan demokrasi kita," tambah mereka.

Pemogokan oleh pegawai negeri, termasuk mereka yang mengoperasikan kereta di negara itu, telah terjadi selama berminggu-minggu terakhir.

Kelompok advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) pada Sabtu mengatakan bahwa lebih dari 1.700 orang telah ditahan di bawah junta.

"Tahanan dipukul dan ditendang dengan sepatu bot militer, dipukuli dengan tongkat polisi, dan kemudian diseret ke dalam kendaraan polisi," kata AAPP dalam pernyataannya. "Pasukan keamanan memasuki daerah pemukiman dan mencoba untuk menangkap pengunjuk rasa, serta menembak ke arah perumahan," tambah AAPP.

Myanmar dilanda kekacauan dan kekerasan sejak 1 Februari, ketika militer menggulingkan pemerintah sipil dan menahan Aung San Suu Kyi serta pejabat tinggi NLD lainnya. 

Para pejabat militer mengatakan kecurangan yang meluas terjadi dalam pemilu pada November 2020, yang dimenangkan oleh NLD secara telak. Petugas pemilu membantah adanya penyimpangan.

Sumber : VOA