Protes tak kunjung usai, Hong Kong masuk jurang resesi

Hong Kong jatuh ke jurang resesi setelah protes antipemerintah berlangsung lebih dari lima bulan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

"Pukulan terhadap ekonomi kita komprehensif," kata Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan pada Minggu (27/10), menambahkan bahwa perkiraan awal untuk PDB kuartal ketiga pada Kamis  (31/10) akan menunjukkan kontraksi pada dua kuartal berturut-turut.

Dia juga menuturkan akan sangat sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0-1%.

Protes di bekas koloni Inggris itu telah mencapai pekan ke-21. Pada hari Minggu, demonstran berpakaian hitam dan berpenutup wajah membakar sejumlah toko dan melemparkan bom bensin ke arah polisi, yang meresponsnya dengan gas air mata, meriam air dan peluru karet.

Para pengunjuk rasa dilaporkan kerap melakukan vandalisme, terutama menargetkan perusahaan-perusahaan China dan jaringan metro yang dioperasikan MTR Corp. Mereka menilai dua pihak itu menuruti perintah pemerintah untuk meredam protes.

MTR telah menutup layanan lebih awal selama beberapa pekan terakhir. Mereka menambahkan akan tutup dua jam lebih awal dari biasanya pada Senin, yaitu pada pukul 23.00, untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.

Jumlah wisatawan ke Hong Kong anjlok, sebuah fakta yang disebut Chan, darurat. Penurunan tersebut memburuk pada Oktober, yaitu turun hampir 50%.

Operator ritel telah dipaksa untuk tutup selama beberapa hari dalam beberapa bulan terakhir. Sementara pihak berwenang telah mengumumkan sejumlah langkah untuk mendukung usaha kecil dan menengah, Chan menyebut upaya itu hanya mampu mengurangi sedikit tekanan.

"Biarkan warga kembali ke kehidupan normal, biarkan industri dan perdagangan beroperasi normal dan ciptakan lebih banyak ruang bagi dialog rasional," ujar Chan.

Para pengunjuk rasa di Hong Kong marah atas apa yang mereka pandang sebagai peningkatan campur tangan China di kota yang berjalan di bawah formula "Satu Negara, Dua Sistem" itu. Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menunjuk sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, sebagai pemicu kerusuhan.

Sumber : Reuters