sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Pemerintah Rusia mengundurkan diri setelah Putin usulkan reformasi

Pengunduran diri pemerintah Rusia diumumkan oleh Perdana Menteri Dmitry Medvedev pada Rabu (15/1).

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 16 Jan 2020 01:34 WIB
Pemerintah Rusia mengundurkan diri setelah Putin usulkan reformasi

Jajaran pemerintahan Rusia mengundurkan diri pada Rabu (15/1). Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri Dmitry Medvedev setelah Presiden Vladimir Putin mengusulkan reformasi besar-besaran yang dapat memperpanjang cengkeraman kekuasaannya.

Putin berterima kasih kepada jajaran pemerintah atas pekerjaan mereka seraya menambahkan bahwa tidak semuanya berhasil.

Reformasi yang diusulkan Putin akan memperkuat kekuasaan perdana menteri dan parlemen dengan mengorbankan kepresidenan.

Kritikus Putin menyatakan bahwa mantan agen KGB itu mempertimbangkan berbagai skenario untuk mempertahankan kontrolnya atas negara setelah masa kepresidenannya berakhir pada 2024, termasuk opsi untuk menjadi perdana menteri dengan kekuasaan yang diperluas.

Pada 2008, Putin juga mengambil langkah serupa. Dia bertukar posisi ke kursi perdana menteri untuk menghindari ketentuan konstitusional yang melarang orang yang sama menjalani tiga masa jabatan berturut-turut.

Dalam pernyataannya, Medvedev mengindikasikan bahwa pemerintah mundur untuk membuka jalan bagi reformasi yang diusulkan Putin.

"Dia (Putin) menguraikan sejumlah perubahan mendasar pada konstitusi, perubahan signifikan tidak hanya pada sejumlah pasal, tapi juga pada keseimbangan kekuasaan secara keseluruhan," kata Medvedev dalam pernyataan yang disiarkan di televisi.

"Dalam konteks ini, sudah jelas bahwa kita sebagai pemerintah ... harus memberikan presiden kita kesempatan untuk membuat semua keputusan yang diperlukan."

Sponsored

Kremlin kemudian mengumumkan bahwa Putin menominasikan Mikhail Mishustin, kepala Layanan Perpajakan, untuk menggantikan Medvedev sebagai perdana menteri.

Kekuasaan bagi parlemen

Dalam pidato tahunan kepada Majelis Federal pada Rabu pagi, Putin mengatakan, dia setuju bahwa tidak seorang pun boleh menjadi presiden selama lebih dari dua periode berturut-turut. 

Putin pun mengusulkan memindahkan kekuasaan untuk memilih perdana menteri dan kabinet dari presiden ke parlemen.

"Saya tahu bahwa ketentuan konstitusional tengah dibahas di tengah masyarakat kita bahwa orang yang sama tidak boleh menjadi presiden selama lebih dari dua periode berturut-turut," kata Putin. "Saya tidak merasa ini persoalan mendasar, tapi saya setuju dengan itu."

"Saya mengusulkan ... agar Duma Negara diamanatkan kekuasaan untuk menyetujui pencalonan perdana menteri, dan kemudian, sesuai usulan perdana menteri, menunjuk seluruh wakil perdana menteri dan menteri federal," kata Putin. "Dalam hal ini, presiden ... tidak akan memiliki hak untuk menolak kandidat yang disetujui parlemen."

Alexei Navalny, tokoh oposisi, menyatakan bahwa satu-satunya tujuan Putin dan rezimnya adalah terus menjadi pemimpin tunggal seumur hidup, mengambil kepemilikan negara, serta memperkaya diri sendiri dan teman-temannya.

"Semua orang yang mengatakan bahwa Putin akan mundur pada 2024 adalah idiot," twit Navalny.

Menurut konstitusi saat ini, presiden perlu mendapat persetujuan dari majelis rendah parlemen untuk menunjuk kepala pemerintahan, dan adalah hak presiden untuk menunjuk seluruh wakil PM dan menteri.

Dalam pidatonya, Putin meminta anggota pemerintahan saat ini untuk menjalankan tugas mereka sampai pemerintahan baru terbentuk.

Ada pun Medvedev diperkirakan akan menjadi wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, di mana Putin menjadi ketuanya. (CNN)

Berita Lainnya