logo alinea.id logo alinea.id

Jelang Brexit, Boris Johnson perpanjang masa reses parlemen

Parlemen tidak bekerja sejak pertengahan September hingga 14 Oktober mendatang.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 29 Agst 2019 10:59 WIB
Jelang Brexit, Boris Johnson perpanjang masa reses parlemen

Pada Rabu (28/8), Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan akan memperpanjang masa reses atau penangguhan parlemen selama kurang dari sebulan sebelum tenggat Brexit pada 31 Oktober.

Dikenal sebagai Queen's Speech atau Pidato Ratu, acara formal yang akan diadakan pada 14 Oktober itu didahului dengan penangguhan Dewan Rakyat Inggris. Artinya, parlemen tidak akan bekerja sejak pertengahan September hingga 14 Oktober, hanya dua setengah minggu sebelum Inggris dijadwalkan untuk hengkang dari Uni Eropa.

Queen's Speech digunakan pemerintah untuk mengumumkan rencana untuk tahun mendatang. Ratu Elizabeth II akan membaca pidato yang ditulis oleh pemerintah dan secara resmi menandakan dimulainya sesi baru parlemen.

Sesi parlemen umumnya berlangsung selama setahun, tetapi sesi parlemen yang sekarang telah berlangsung sejak Juni 2017. Terakhir kali, parlemen hanya ditangguhkan selama 13 hari kerja sebelum Queen's Speech.

Langkah Johnson, yang harus disetujui oleh Ratu Elizabeth II, membatasi waktu oposisi yang ingin menggagalkan no-deal Brexit. Ini juga berisiko menyeret Ratu Elizabeth II, yang netral secara politik, ke dalam konflik Brexit.

Rencana Johnson untuk menangguhkan parlemen ditentang oposisi yang menilai langkah itu akan menghentikan anggota parlemen untuk memainkan peran demokrasi dalam proses Brexit. Para pemimpin oposisi begitu marah dengan rencana Johnson sehingga sejumlah orang telah menulis surat kepada kerajaan, meminta mengadakan pertemuan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka.

"Waktunya tetap cukup bagi anggota parlemen untuk berdebat dengan Uni Eropa, membahas kesepakatan Brexit dan semua persoalan lainnya," kata Johnson.

PM Johnson membantah ketika ditanya apakah dia berusaha menghalangi anggota parlemen yang ingin menunda Brexit.

Sponsored

"Itu sama sekali tidak benar," tegasnya.

Walaupun memperpanjang reses parlemen sebelum Queen's Speech umum dilakukan, keputusan Johnson yang dianggap membatasi pengawasan parlemen terhadap proses Brexit telah menuai protes keras.

"Jangan salah, ini adalah kudeta," kata anggota Partai Buruh, John McDonnell.

Juru bicara Dewan Rakyat Inggris John Bercow pun mengecam keputusan Johnson.

"Sangat jelas bahwa tujuan menangguhkan parlemen adalah untuk menghentikan anggota parlemen membahas Brexit dan menghalang kami melakukan tugas untuk menentukan arah negara," tutur Bercow.

Lebih dari 500.000 orang telah menandatangani petisi online untuk menolak penangguhan parlemen. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sekitar gedung parlemen dan meneriakkan, "Shame on you" dan "Stop the coup" sembari mengibarkan bendera Uni Eropa.

Ketika ditanya mengenai masalah penangguhan Parlemen Inggris, seorang juru bicara Komisi Eropa menolak untuk berkomentar.

Diselimuti ketidakpastian

Lebih dari tiga tahun setelah Inggris memutuskan untuk cerai dari Uni Eropa, masih belum jelas mengenai masa depan hubungan kedua pihak setelah Brexit terjadi.

Dengan hanya 65 hari menuju Brexit, anggota parlemen berjuang untuk mencegah PM Johnson membiarkan Inggris keluar tanpa kesepakatan transisi atau secara no-deal.

Banyak yang menilai bahwa para anggota parlemen yang menentang skenario no-deal perlu bertindak lebih cepat dan tegas untuk mencegah terjadinya Brexit yang kacau. Pada Selasa (27/8), para pemimpin partai oposisi sepakat akan menggunakan prosedur protes parlementer untuk memaksa Johnson meminta Uni Eropa menunda tenggat Brexit.

Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menyatakan dia akan meluncurkan mosi tidak percaya kepada Johnson saat waktunya tepat.

Setelah reses musim panas, parlemen akan kembali menggelar sidang pada 3 September. Corbyn mengatakan hal pertama yang parlemen akan lakukan adalah mencoba segala cara untuk mencegah langkah PM Johnson.

Partai Konservatif, yang mendukung Johnson, memegang mayoritas di parlemen. Jika mosi tidak percaya benar-benar terjadi, anggota partainya yang menentang no-deal Brexit harus memutuskan di mana letak kesetiaan mereka.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif, Dominic Grieve, mengatakan dia merasa sulit untuk tetap percaya pada langkah-langkah pemerintahan Johnson.

Mantan Menteri Keuangan Philip Hammond menyebut langkah Johnson sebagai sesuatu yang sangat tidak demokratis. Senada dengan Hammond, pemimpin Partai Liberal Demokrat, Jo Swinson, mengatakan itu adalah tindakan berbahaya dan tidak dapat diterima.

"Johnson tahu banyak anggota parlemen akan menentang no-deal Brexit. Kini, dia berusaha untuk membungkam suara mereka," kata dia.

Meski ditentang banyak pihak, PM Johnson berpendapat bahwa keputusannya dirancang untuk memungkinkan pemerintah melanjutkan agenda domestiknya. Johnson mengatakan dia ingin menyetujui kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa tetapi blok itu perlu mengubah pendirian terkait klausul backstop Irlandia.

Agar perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara tidak terhalang, Uni Eropa mengusulkan backstop di dalam perjanjian penarikan Inggris dari Uni Eropa. Ini akan berlaku jika tidak ada solusi lain yang dapat diterapkan, sehingga Irlandia Utara akan tetap menjalankan beberapa peraturan Pasar Tunggal Uni Eropa dan tetap tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa agar tidak perlu ada pemeriksaan perbatasan.

Sebagai seorang politikus pro-Brexit, Johnson menegaskan bahwa Inggris perlu hengkang dari blok itu untuk mempertahankan independensi politik. (Reuters, BBC)