RI berupaya tingkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian

Indonesia menggelar "Regional Training on Women, Peace and Security" di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (8/4), yang berfokus pada penguatan peran perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa melalui pelatihan internasional itu, dia ingin menegaskan bahwa wanita dapat memainkan peran yang konstruktif dan signifikan dalam memulihkan perdamaian.

"Perempuan memiliki naluri keibuan dan kemampuan untuk menanamkan cinta, perhatian, dan harmoni. Itu semua merupakan hal-hal utama yang menjadi kunci bagi perdamaian," tutur Menlu Retno dalam pidato pembukaannya.

Melalui pelatihan yang akan berlangsung hingga Rabu (10/4), Menlu RI berharap peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan akan menjadi norma yang diterapkan di kawasan regional dan global.

"Pelatihan regional ini dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas diplomat perempuan dari ASEAN, Timor Leste, dan Papua Nugini," tambahnya.

Menurutnya, perempuan dapat memberikan kontribusi dalam sejumlah tahap proses perdamaian yakni dalam pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, hingga pembangunan kestabilan pasca-konflik.

"Partisipasi perempuan dalam tahap-tahap itu akan berkontribusi positif pada efektivitas proses perdamaian," jelasnya. "Karena itu, saya sangat percaya bahwa perempuan tidak hanya menjadi bagian dari solusi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber perdamaian dan keamanan."

Namun, tambah Menlu RI, sayangnya kontribusi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan masih dipandang sebelah mata.

Mengutip laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang terbit pada Oktober 2018, dari 1990-2017 hanya 2% perempuan yang tercatat berperan sebagai mediator, 8% yang menjadi negosiator, dan 5% sebagai saksi utama dari proses perdamaian.

"Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa hanya 3% dari pasukan pemelihara perdamaian PBB yang merupakan perempuan. Kita semua harus berupaya meningkatkan jumlah itu," tegasnya.

Meski dapat menjadi penggagas perdamaian, Menlu RI menuturkan bahwa perempuan, terutama seorang ibu, juga dapat digunakan sebagai senjata mematikan.

Dia mengambil contoh dari serangan teroris di Surabaya pada Mei 2018, di mana seorang ibu menyertakan anak-anaknya dalam aksi terorisme.

"Melihat kenyataan ini, tantangan terbesar kita adalah mencegah lebih banyak perempuan untuk terjerat dalam kelompok-kelompok kekerasan," lanjutnya. "Tapi pada saat yang sama, kita harus memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan."

Mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu mendorong para partisipan yang merupakan 60 diplomat perempuan di Asia Tenggara itu untuk bersatu dan membangun jejaring yang dapat melahirkan koalisi global untuk perdamaian.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dari Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares mengatakan bahwa selama program pelatihan, para peserta akan memperoleh pengetahuan, bertukar pengalaman, serta mempelajari proses perdamaian berdasarkan studi kasus dan kunjungan lapangan.

"Para peserta juga akan mengikuti diskusi interaktif terkait peran organisasi regional dan internasional dalam penyelesaian konflik," jelas Jose dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, tambahnya, para diplomat wanita juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai peran mereka di berbagai tahapan proses penciptaan perdamaian.

Kemudian pada hari terakhir, peserta akan berkunjung ke Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (IPSC) di Sentul.

"Di sana mereka akan mendapat informasi langsung tentang pelatihan para perempuan Indonesia yang menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB," kata Jose.

Para peserta akan ikut serta dalam diskusi interaktif dengan para wanita dari TNI dan kepolisian yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB.