sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ribuan demonstran tolak PM baru Irak

Massa menuduh Allawi dipilih oleh elite politik yang sama yang selama ini mengecewakan rakyat.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 03 Feb 2020 13:22 WIB
Ribuan demonstran tolak PM baru Irak
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 60695
Dirawat 30091
Meninggal 3036
Sembuh 27568

Demonstran antipemerintah pada Minggu (2/2), menolak penunjukan mantan Menteri Komunikasi Mohammed Allawi sebagai perdana menteri baru Irak. Allawi menggantikan PM Adel Abdul Mahdi yang mundur pada November 2019.

Massa menuduh Allawi dipilih oleh elite politik yang sama yang selama ini mengecewakan rakyat.

Penunjukan Allawi (66) yang diumumkan pada Sabtu (1/2), merupakan hasil dari perundingan selama berbulan-bulan untuk mengakhiri kebuntuan politik di Irak.

Allawi diberi waktu satu bulan untuk membentuk pemerintahan baru dan mengelola negara sampai pemilu lebih awal diadakan. Sejauh ini, pemerintah belum menentukan tanggal untuk menggelar pemilu awal. 

Sebelumnya, Presiden Irak Barham Salih mengeluarkan ultimatum yang menyatakan bahwa dia sendiri akan memilih PM baru jika partai-partai politik tidak berhasil menyetujui seorang calon.

Segera setelah diangkat sebagai PM baru, pada Sabtu, Allawi menyatakan dukungan bagi protes di Irak. Dia meminta demonstran untuk terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi.

"Jika bukan karena pengorbanan dan keberanian kalian, tidak akan ada perubahan di negara ini. Saya percaya kepada kalian dan untuk alasan ini, saya meminta kalian untuk terus memprotes," ujar dia.

Ribuan mahasiswa menyuarakan penolakan mereka terhadap Allawi dalam aksi unjuk rasa di pusat kota Baghdad dan di sejumlah wilayah di Irak selatan. Para pemrotes membawa foto wajah Allawi yang ditandai dengan "X".

Sponsored

"Kami tidak menginginkan Allawi karena dia merupakan anggota partai. Kami menginginkan calon yang independen," tutur seorang pengunjuk rasa, Hadi Safir.

Sejumlah orang lainnya memiliki pendapat yang lebih diplomatis dengan mengatakan bahwa mereka akan menunggu dan melihat apakah Allawi benar-benar memenuhi janjinya untuk mengadakan pemilu lebih awal.

Para pejabat Irak mengungkapkan, kemungkinan Allawi akan menghadapi keadaan politik yang dulu juga mengganggu pendahulunya yakni sering terperangkap di antara dua kubu politik yang bersaingan, Sairoon yang dipimpin ulama syiah Muqtada al-Sadr dan Aliansi Fatah yang dipimpin Hadi al-Ameri.

"Allawi tidak dikenal sebagai orang yang tangguh atau blak-blakan, sehingga beberapa pihak melihatnya sebagai seorang yang lebih kalem dibanding Adel Abdul-Mahdi dan hanya akan melayani keinginan partai-partai politik," kata seorang pejabat Irak yang berbicara dengan syarat anonim.

Selain itu, Allawi juga perlu mengatasi pergeseran kekuasaan di Irak, dengan al-Sadr yang saat ini dinilai unggul. Baru-baru ini, ulama itu menggelar demonstrasi anti-Amerika Serikat yang membawa puluhan ribu warga turun ke jalan.

"Kelompok-kelompok yang kami sebut pro-Iran ... sedang berada di 'kursi belakang' karena al-Sadr menjadi lebih terlibat dalam membentuk pemerintahan baru," kata peneliti di Carnegie Middle East Center, Harith Hasan.

Hasan menilai bahwa kini, banyak pihak yang meyakini, militer Irak tidak dapat mengakhiri gerakan protes sembari mengamankan kesepakatan untuk memilih PM baru tanpa bantuan al-Sadr.

Demonstrasi penolakan terhadap Allawi juga berlangsung di Kota Basra dan Najaf.

"Kami tidak memilih orang ini, kami menuntut kualifikasi tertentu," ujar Ahmed Ali, pengunjuk rasa di Basra. "Mohammed Allawi ditolak oleh masyarakat."

Meski ditolak masyarakat, Iran menyatakan memberikan dukungan penuh bagi Allawi.

"Iran bersedia memberikan bantuan yang diperlukan untuk membantu Irak mengatasi masalah dan melewati periode yang sensitif," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi.

Protes antipemerintah meletus pada 1 Oktober 2019 di Ibu Kota Baghdad dan wilayah selatan yang didominasi syiah. Para demonstran mengecam korupsi pemerintah yang merajalela, layanan publik yang buruk, dan kurangnya lapangan kerja. 

Para pemrotes menuntut diloloskannya reformasi pemilu dan diadakannya pemilu awal, serta perombakan total sistem politik negara. Komisi Tinggi HAM Irak pada Minggu menyatakan bahwa setidaknya 556 orang tewas dalam demosntrasi tersebut. (Voice of America, BBC, Anadolu Agency, dan Al Jazeera)

Berita Lainnya