Sah, Indonesia jadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022

Indonesia resmi terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Hal itu disampaikan oleh Presiden Sidang Umum ke-74 PBB Duta Besar Nigeria untuk PBB Tijjani Muhammad-Bande usai pemungutan suara di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (17/10).

"Alhamdullilah, Sidang Majelis Umum PBB menetapkan bahwa Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 dengan perolehan tertinggi yakni 174 suara," tutur Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Kamis malam.

Pemungutan suara tersebut digelar untuk mengisi 14 kursi di Dewan HAM PBB yang mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat.

Selain Indonesia, empat negara lainnya yang berhasil terpilih untuk mewakili kawasan Asia Pasifik adalah Jepang dengan 165 suara, Korea Selatan dengan 165 suara, dan Kepulauan Marshall dengan 123 suara.

"Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia. Amanah ini akan kami tuntaskan sebaik mungkin," kata Menlu Retno.

Bagi para negara-negara sahabat yang mendukung Indonesia selama kampanye pencalonan, Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi mitra terbaik bagi perkembangan HAM dan keadilan sosial.

Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia akan memprioritaskan tiga agenda. Pertama, Indonesia akan mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di kawasan maupun di tingkat global.

"Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM melalui kerja sama internasional," tambah Retno.

Yang ketiga, Indonesia berjanji akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kinerja pembangunan HAM.

"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar bekerja dengan lebih efektif dan efisien, objektif, transparan, adil, imparsial, membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil," jelas Menlu Retno.