Arab Saudi dinilai jadikan ibadah haji sebagai kepentingan geopolitik

Sekjen DPP Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura), Nizar Chaeroni, mengkritik kebijakan Arab Saudi yang melarang kunjungan ke negaranya selain 11 negara yang diizinkan.

"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperbolehkan calon jemaah haji (CJH) dari Indonesia, bukan malah mengeluarkan kebijakan hanya 11 negara yang boleh berkunjung," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6).

Karenanya, menurut dia, masyarakat mesti memahami keputusan pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji. Langkah itu dipicu belum adanya keputusan resmi Arab Saudi hingga kini.

"(Belum adanya keputusan resmi) ini patut diduga sebagai penegasan hanya 11 negara tersebut yang bisa melaksanakan haji mengingat ibadah haji terdapat di kota Mekkah dan Madinah," jelasnya.

"Jadi, pimpinan DPR RI dan Menteri Agama sudah melakukan hal yang tepat. Daripada tidak jelas dan terkesan mengemis, lebih baik dibatalkan; daripada sudah disiapkan semua tapi ujungnya tidak jelas," sambungnya.

Di sisi lain, Nizar meminta Arab Saudi tidak menjadikan ibadah haji sebagai kepentingan geopoltik oleh Kerajaan Arab Saudi, menekan negara-negara Islam untuk mengikuti kehendaknya. Hal itu diduga lantaran adanya kebijakan kuota haji yang berbeda antarnegara.

"Saya juga menduga Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah melakukan politisasi terhadap penyelengaraan ibadah haji dengan mengatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, berbohong," tuturnya.

"Padahal," dirinya mengingatkan, "apa yang disampaikan oleh Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan justru ingin memastikan lebih dulu Indonesia dapat kouta haji baru kemudian bahas kendala lain yang dihadapi, di antaranya vaksin Sinovac yang ditolak oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi."

Nizar berpandangan, tidak sepantasnya seorang duta besar, yang merupakan perwakilan negaranya, mengatakan jika pejabat yang dipilih rakyat berbohong. Apalagi, faktanya memang demikian.

"Ini adalah politik. Punya agenda apa dubes Kerajaan Arab Saudi terhadap Indonesia? Tampak sekali jika dubes Arab Saudi ada agenda lain di sini," tegasnya.

Dirinya berpendapat demikian, adanya politisasi, mengingat hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat (AS), yang notabene pendukung Israel, sanagt dekat. Sementara itu, Indonesia dalam posisi membela Palestina dalam konflik Israel-Palestina.

"APa yang dilakukan oleh dubes Kerajaan Arab Saudi sudah offside. Ini tidak bisa dibiarkan. Solusinya cuma dua, dubes Kerajaan Arab Saudi harus meminta maaf kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan setelah itu sudah sepantasnya untuk segera pulang ke negaranya," tuntas Nizar.