Sengketa masjid-kuil, MA India menangkan kelompok Hindu

Puluhan orang di India ditahan karena dicurigai menerbitkan unggahan di media sosial yang menghasut setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan memberikan situs keagamaan yang disengketakan ke umat Hindu.

Pihak berwenang mengatakan mereka menunjukkan pendekatan tanpa toleransi terhadap konten di YouTube, Twitter, Facebook dan WhatsApp yang berpotensi memanas-manasi situasi pascakeputusan tersebut.

Polisi mengungkapkan sekitar 47 orang ditangkap pada Minggu (10/11) malam di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India dan lokasi sengketa. Selain itu, polisi telah bertindak atas 7.681 unggahan di media sosial di seluruh negara bagian dengan melaporkannya ke platform atau meminta pengguna menghapusnya.

"Setiap tindakan ilegal di internet akan diperhatikan dan ditindaklanjuti," ungkap PV Rama Sastry, seorang direktur jenderal polisi di Ibu Kota Uttar Pradesh, Lucknow.

Keputusan Mahkamah Agung yang diumumkan pada Sabtu (9/11), memberikan situs yang diperebutkan di Kota Ayodhya kepada umat Hindu. Situs yang sama juga diklaim oleh umat Islam, dan sengketa telah memicu sejumlah kerusuhan paling berdarah di Negeri Hindustan sejak kemerdekaannya.

Pada 1992, gerombolan umat Hindu menghancurkan Masjid Babri yang dibangun pada Abad ke-16 di lokasi sengketa, menyebabkan kerusuhan di mana sekitar 2.000 orang yang kebanyakan muslim tewas. Tidak ada kekerasan besar yang dilaporkan setelah keputusan Mahkamah Agung diumumkan.

Polisi juga mengatakan mereka menyegel kantor kelompok nasionalis Hindu sayap kanan Akhil Bharat Hindu Mahasabha dan menahan wakil presidennya, Ashok Sharma. Tidak ada detail lebih lanjut yang dibeberkan.

Di bagian lain Uttar Pradesh, setidaknya tujuh orang ditangkap karena menyulut petasan atau membuat keributan saat membagikan manisan dalam rangka merayakan keputusan Mahkamah Agung.

Pemerintah telah mengerahkan ribuan anggota pasukan paramiliter dan polisi di Ayodhya dan sejumlah tempat sensitif lainnya.

Keputusan Mahkamah Agung membuka jalan bagi pembangunan kuil Hindu di lokasi tersebut, sebuah proposal yang telah lama didukung oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Umat Hindu meyakini situs yang menjadi sengketa tersebut adalah tempat kelahiran Lord Rama dan mengklaim bahwa itu telah menjadi situs suci mereka jauh sebelum Kesultanan Mughal membangun Masjid Babri pada 1528.

Mahkamah Agung sendiri menyebut pembongkaran masjid pada 1992 ilegal, tetapi dalam keputusannya menyerahkan 1,1 hektare lahan kepada sebuah kelompok Hindu.

Sejumlah cendekiawan dan aktivias menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung tidak adil, terutama mengingat bahwa tindakan penghancuran masjid dicap ilegal.

"Mengapa 2,77 hektare diberikan kepada elemen yang menjadi pihak dalam hal (pembongkaran) itu," kata Syeda Hameed, presiden dari Muslim Women Forum.

Para pemimpin muslim telah menyerukan perdamaian. Beberapa menarik diri dari pernyataan keras.

"Saya berkecil hati dengan putusan itu dan menyerahkannya kepada Allah," kata Mohammad Azam, seorang pemimpin komunitas di Ayodhya.

Muslim membentuk 14% dari 1,3 miliar populasi India.

Sumber : Al Jazeera