Seperti AS dan G7, Jepang siap jatuhkan sanksi kepada Rusia

Jepang akan bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Industri G7 lainnya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia jika invasi ke Ukraina benar-benar terjadi. Langkah ini diambil setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukannya memasuki dua wilayah yang baru saja memisahkan diri dari Ukraina, Donetsk dan Luhansk.

"Tindakan tersebut tidak bisa diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional,” kata Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, melansir VOA pada Rabu (23/2). Jepang pun siap memberikan tanggapan yang keras bahkan sanksi jika diperlukan.

Sanksi baru oleh Jepang akan menambah deretan hukuman yang diterapkan kepada Rusia pasca-menduduki Krimea pada 2004, yang mencakup larangan cip semikonduktor dan ekspor teknologi utama lainnya serta pembatasan yang lebih ketat pada bank-bank Rusia.

Meskipun Jepang bukan lagi pengekspor utama semikonduktor, dengan hanya 10% pangsa pasar cip global, "Negeri Sakura" adalah produsen utama komponen elektronik khusus, seperti cip otomotif dan sensor gambar.

Tokyo juga mendominasi di bidang industri peralatan manufaktur berteknologi tinggi. Walau demikian, Kishida tidak memerinci sanksi tambahan apa yang sedang dipertimbangkan Jepang.

Sikap keras tersebut kontras dengan pendekatan diplomatik yang lebih lunak ke Moskow yang diambil pemerintah Jepang pada masa lalu. Kala itu, Jepang merayu Putin untuk mengamankan kembalinya pulau-pulau yang diduduki pasukan Rusia pada akhir Perang Dunia II.

Diplomasi halus Jepang dibentuk oleh ketergantungan pada Rusia untuk beberapa kebutuhan energi. Pada 2021, Rusia menyediakan lebih dari 12% batu bara termal Jepang dan hampir 1/10 dari gas alam cairnya.

"Ukraina menghadapi situasi yang tegang sekarang, jadi kita harus dengan tegas memperhatikan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi ekonomi Jepang," kata Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki.