Dunia / Palestina

Sidang PBB desak perlindungan warga sipil Palestina

Sidang Majelis Umum PBB menyampaikan resolusi dukungan guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sipil.

Sidang PBB desak perlindungan warga sipil Palestina Pendukung Palestina di Turki memprotes tindakan Israel./Antara Foto

Sidang Majelis Umum PBB pada Rabu (13/6) mengesahkan satu resolusi baru yakni mendesak perlindungan untuk warga sipil Palestina. Sidang Majelis Umum PBB menolak tuntutan Amerika Serikat (AS) AS untuk mengutuk serangan terhadap Israel oleh Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas.

Resolusi dukungan Arab tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan 120 berbanding 8 dan 45 abstein. Resolusi tersebut kembali menyampaikan perlunya untuk melakukan tindakan guna menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga sipil dan menjamin perlindungan mereka.

Serta memastikan pertanggungjawaban bagi semua pelaku pelanggaran dalam konteks peningkatan konflik belakangan ini antara rakyat Palestina dan Israel. Teks itu juga mencela penggunaan kekuatan secara berlebihan, tidak sepadan dan membabi-buta oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina. 

Resolusi tersebut yang mulanya ditaja oleh Aljazair, Turki dan Palestina. Kemudian mendapat penajaan banyak negara yang diumumkan oleh tak lama sebelum pemungutan suara bagi pengesahannya.

Resolusi Sidang Majelis Umum PBB seperti dikutip dari Antara menyampaikan, keinginan politik kuat masyarakat internasional. Hanya saja tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Sidang Majelis Umum tidak mengikat secara hukum.

Sebelum pemungutan suara, peserta Sidang Majelis Umum memberi suara mengenai perubahan yang disusun AS dengan tujuan mengutuk penguasa Jalur Gaza, Hamas. Perubahan tersebut meraih mayoritas sederhana tapi gagal mencapai dua pertiga suara yang diperlukan untuk disahkan.

Perubahan itu mengutuk Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) karena berulangkali menembakkan roket ke dalam wilayah Israel dan menghasut kerusuhan di sepanjang pagar perbatasan. Sehingga membuat warga sipil terancam.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley yang mengajukan kasus perubahan, mengatakan resolusi Sidang Majelis Umum memihak, dan menganggap Hamas sepenuhnya tak bertanggung jawab. Haley juga menyalahkan Israel untuk semuanya.

Perbatasan Jalur Gaza-Israel menyaksikan peningkatan bentrokan setelah rakyat Palestina melancarkan protes "Pawai Akbar Kepulangan" pada akhir Maret. Kampanye itu, yang berlangsung sepanjang pertengahan Mei, menuntut hak rakyat Palestina untuk pulang ke rumah mereka.

Riyadh Al-Mansour, Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, mengatakan sebelum Sidang Majelis Umum bahwa 129 pemrotes Palestina tewas, termasuk 16 anak kecil, dan 13.000 lagi cedera dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Israel.
 


Berita Terkait