sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sidang Umum PBB, JK serukan pentingnya multilateralisme

JK menyerukan agar dunia bersatu dan memperkuat multilateralisme.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 28 Sep 2019 12:27 WIB
Sidang Umum PBB, JK serukan pentingnya multilateralisme

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesuksesan misi PBB akan ditentukan dengan bagaimana badan itu mampu memperkuat multilateralisme untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Hal itu disampaikan JK dalam pidatonya di Sidang Umum ke-74 PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Jumat (27/9).

"Kita hidup dalam dunia dengan tantangan yang semakin kompleks dan berat," tegas dia seperti dikutip dari keterangan resmi Kantor Wapres, Jumat.

JK menyerukan agar dunia bersatu dan memperkuat multilateralisme. Pasalnya, setiap negara, baik kecil maupun besar, tidak akan mampu menghadapi tantangan itu sendiri.

"Untuk itu, kita perlu bekerja sama dan saling berbagi tanggung jawab," lanjutnya.

Lebih lanjut, Wapres JK mengungkapkan selama lebih dari tujuh dekade terakhir, multilateralisme telah menyelamatkan dunia dari tragedi perang, mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan ekonomi, dan kemajuan teknologi.

"Indonesia yakin, hanya dengan nilai-nilai multilateralisme, dunia akan semakin stabil, damai, dan sejahtera," jelas dia.

Dia menegaskan, Indonesia meyakini bahwa hanya melalui penguatan multilateralisme, PBB dapat menunaikan kewajibannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta merealisasikan kemajuan dan perlindungan HAM bagi semua.

Sponsored

Bantah ada usulan referendum

Sementara itu, JK juga membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Umum ke-74 PBB itu. 

"Tidak ada agenda usulan referendum begitu. Kita juga tidak menganggap itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB," kata JK.

Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut adalah Fiji, Tuvalu, Kiribati, dan Tonga. Keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai referendum Papua.

Wapres mengatakan Sidang Umum ke-74 PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kesehatan. Sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua tersebut.

"Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit," tambahnya.

Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

"Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketok di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketok di PBB. Ini (Papua) diketok di sini, tahun 1961," tegas JK.

Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.

Selain itu beredar pula di media sosial bahwa PBB menolak usulan referendum Papua dari negara-negara Asia Pasifik, dengan disertai foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menangis haru. Faktanya, foto tersebut merupakan momen haru Menlu Retno ketika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2018 lalu. (Ant)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid