Dunia / Singapura - Malaysia

Singapura ke Malaysia: Hentikan gangguan maritim

Singapura meminta Malaysia untuk menghentikan gangguan provokatif ke wilayah Tuas.

Singapura ke Malaysia: Hentikan gangguan maritim
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana di Singapura, Senin (12/11). ANTARA FOTO/REUTERS/Feline Lim

Pada Rabu (5/12), Singapura mendesak Malaysia untuk menghentikan "gangguan provokatif" ke wilayah Tuas. Pernyataan ini mencuat di tengah menajamnya perbedaan pendapat antar kedua negara terkait sengketa perbatasan udara dan laut.

Malaysia pun tidak tinggal diam dan telah mengajukan dua nota protes kepada Singapura. Nota protes itu memuat keberatan Malaysia akan prosedur penerbangan baru yang akan diterapkan pada Bandara Seletar bulan depan serta menegaskan bahwa batas baru pelabuhan Johor Bahru masih berada di dalam perairan teritorial mereka. Sebelumnya, klaim ini telah ditolak oleh Singapura.

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menegaskan sikap pemerintahnya dalam sebuah panggilan telepon kepada Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah. 

Dalam percakapan itu, Menlu Vivian menekankan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menghindari peningkatan ketegangan dan mematuhi hukum internasional.

Perkembangan ini berlangsung sehari setelah memanasnya perselisihan antara kedua negara mengenai pengelolaan perairan dan wilayah udara.

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke menentang klaim Singapura yang berkata bahwa batas pelabuhan Johor Bahru sudah melanggar batas perairan Singapura.

Mengulangi pernyataan yang sama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menegaskan bahwa Malaysia masih berada di wilayah perairannya sendiri dengan perluasan pelabuhan itu.

Menyanggahnya, Kementerian Transportasi Singapura menyatakan bahwa perairan teritorial negaranya membentang ke barat pada batas pelabuhannya di sekitar Tuas.

"Oleh karena itu, perluasan pelabuhan Johor Bahru akan melanggar batas wilayah perairan Singapura dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional," tambah juru bicara Kementerian Transportasi Singapura.

Perpanjangan pelabuhan Johor Bahru pertama kali dipublikasikan oleh kantor berita pemerintah Malaysia pada 25 Oktober. Dan hal tersebut dilaporkan telah memicu masuknya kapal-kapal dari Badan Penindakan Maritim Malaysia dan Departemen Kelautan Malaysia ke perairan Singapura berulang kali selama dua minggu terakhir.

Dalam percakapannya dengan Menlu Saifuddin, Menlu Vivian mengatakan bahwa "serangkaian gangguan provokatif" oleh kapal pemerintah Malaysia tetap terjadi meski pun Singapura telah menyampaikan protes diplomatik.

Terlebih lagi, Menlu Vivian menuturkan pada Menlu Malaysia, batas pelabuhan Johor Bahru kini sudah melampaui batas-batas klaim laut teritorial Malaysia, sebagaimana ditetapkan dalam peta tahun 1979 milik Malaysia yang selama ini belum disetujui oleh Singapura.

Singapura memprotes peta tersebut karena menyatakan bahwa Pedra Branca atau Pulau Batu Puteh berada di bawah wilayah Malaysia. Sedangkan dalam putusan tahun 2008, Mahkamah Internasional PBB menyerahkan pulau tersebut ke Singapura.

Percakapan telepon kedua menlu juga menyinggung diskusi yang dilakukan oleh Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan dan Menteri Transportasi Anthony Loke.

Dua hari yang lalu, Loke mengatakan Malaysia bermaksud untuk merebut kembali pengelolaan wilayah udara di selatan Johor yang telah didelegasikan ke Singapura. Membalasnya, Khaw mengungkapkan bahwa pengelolaan wilayah udara tidak ada hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara.

Menlu Vivian menekankan bahwa Singapura menghormati kedaulatan negara tetangganya tersebut. Dia menambahkan, penjaminan keamanan penerbangan sipil telah menjadi kepentingan kedua negara.

Untuk menjamin keamanan penerbangan, kedua negara perlu memastikan bahwa keamanan dan efisiensi lalu lintas udara sipil tidak terganggu dan sejalan dengan peraturan yang ditetapkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Lebih lanjut lagi, Menlu Singapura menyampaikan bahwa "Singapura dan Malaysia harus terus mendiskusikan masalah ini secara konstruktif." (The Straits Times)


Berita Terkait

Kolom

Infografis