Singapura desak militer Myanmar berhenti gunakan kekerasan terhadap pedemo

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Senin (1/3) meminta militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil.

Selain itu, dia menyerukan pembebasan segera terhadap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya.

Menurut Kantor HAM PBB, sedikitnya 18 orang tewas pada Minggu (28/2), ketika otoritas Myanmar menindak protes antikudeta militer.

Berbicara dalam debat Komite Pasokan Kementerian Luar Negeri, Menlu Balakrishnan mengatakan bahwa perkembangan baru-baru ini di Myanmar menjadi keprihatinan besar bagi Singapura dan keluarga besar ASEAN.

"Prioritas segera adalah menghentikan semua tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan mematikan, serta mencegah kemungkinan situasi memburuk dengan cepat," kata Balakrishnan.

Dia menyoroti peningkatan kekerasan yang signifikan pada Minggu di seluruh kota di Myanmar.

"Pasukan keamanan menembak warga sipil dengan peluru tajam, peluru karet, granat kejut, dan gas air mata. Banyak korban tewas dan cedera," kata Menlu Balakrishnan. "Kami terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan terhadap warga sipil," kata dia lagi

Singapura menegaskan kembali bahwa penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil yang tak bersenjata merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan dalam segala keadaan.

"Kami mendesak otoritas militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya, menghentikan penggunaan kekuatan mematikan, dan segera mengambil langkah untuk meredakan situasi guna mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, kekerasan dan kematian," tambahnya.

Ketidakstabilan yang berkepanjangan di Myanmar akan berdampak buruk bagi negara itu, ASEAN, dan seluruh kawasan.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak di Myanmar untuk terlibat dalam diskusi dan bernegosiasi, serta mengejar solusi politik damai jangka panjang demi mencapai rekonsiliasi nasional, termasuk menemukan cara untuk kembali ke jalur transisi demokrasi.

"Kami yakin ini hanya dapat dimulai jika Presiden Win Myint, Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi, serta tahanan politik lainnya segera dibebaskan," tegas Balakrishnan.

Peran ASEAN

Lebih lanjut Balakrishnan menyatakan, terlepas dari prinsip-prinsip inti ASEAN tentang konsensus dan noninterference, organisasi multilateral itu masih dapat memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi kembalinya keadaan normal dan stabilitas di Myanmar.

"Inilah mengapa Singapura sangat mendukung upaya ASEAN sejak awal, termasuk dalam ASEAN Chair's Statement," ucapnya. "Kami percaya pada keterlibatan dan dialog dengan iktikad baik dengan semua pemangku kepentingan yang relevan," kata dia lagi

Pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN akan diselenggarakan melalui konferensi video pada Selasa (2/3) untuk mendengarkan perwakilan dari otoritas militer Myanmar.

"Kami terkejut dengan kekerasan tersebut dan kami akan mengatakannya besok," kata Balakrishnan.

Dia menyebut, para menteri luar negeri ASEAN sangat prihatin atas situasi di Myanmar, seraya menambahkan bahwa blok itu akan secara tegas menyampaikan posisinya dalam pertemuan pada Selasa.

Para Menlu ASEAN akan mengingatkan militer bahwa pada akhirnya, kudeta itu akan menyebabkan kerusakan bagi masyarakat dan ekonomi Myanmar.

"Ketidakstabilan di setiap sudut Asia Tenggara mengancam dan mempengaruhi kita semua. Sangat disayangkan karena, pada kenyataannya, prospek Myanmar sangat cerah, prospek Asia Tenggara kuat dalam 20, 30 tahun ke depan," sambungnya.

Sumber : Channel News Asia