Soal Natuna, China harap Indonesia tetap tenang

China pada Rabu (8/1) berharap Indonesia tetap tenang menyikapi isu Natuna. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas langkah TNI mengerahkan empat jet tempur F-16 dan sejumlah kapal perang untuk patroli di wilayah yang disengketakan.

"Sudah berkali-kali kami merespons perkembangan maritim baru-baru ini di Laut China Selatan. Kami berulang kali dan dengan jelas mengatakan bahwa China memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak kedaulatan serta yurisdiksi atas perairan terkait. Posisi kami sesuai dengan hukum internasional," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam konferensi pers reguler seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China.

"Saya ingin menekankan bahwa China dan Indonesia tidak memiliki perselisihan mengenai kedaulatan wilayah. Kami memiliki klaim hak dan kepentingan maritim yang tumpang tindih di beberapa wilayah di Laut China Selatan. China berharap Indonesia tetap tenang. Kami ingin menangani perbedaan dengan Indonesia lewat cara yang tepat dan menjunjung tinggi hubungan bilateral serta perdamaian dan stabilitas di kawasan."

Geng menambahkan, "Kami telah melakukan kontak satu sama lain mengenai isu ini lewat saluran diplomatik."

Pada Rabu pula, Presiden Joko Widodo beserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," kata Presiden Jokowi saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna seperti dilansir setkab.go.id.

Presiden Jokowi menyatakan, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Selain itu, presiden menuturkan akan mengerahkan ratusan nelayan ke perairan Natuna, yang selama ini diklaim China.

Konfrontasi dipicu setelah kapal penjaga pantai China yang mengawal kapal-kapal nelayan China memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada 19 Desember, 24 Desember, dan 30 Desember. Indonesia pun melayangkan protes dengan memanggil Duta Besar China di Jakarta.

China merespons dengan menyatakan bahwa kapal penjaga pantai mereka melakukan tugasnya dengan berpatroli rutin untuk menjaga ketertiban laut dan melindungi hak dan kepentingan nelayan yang sah di perairan terkait.

Pada Selasa (7/1), China telah menyatakan bahwa pihaknya dan Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa Natuna lewat jalur diplomatik.

"China dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif. Di antara kami, persahabatan dan kerja sama adalah yang utama sementara perbedaan hanyalah sebuah ranting," ujar Geng seperti dikutip dari CGTN.

"Sebagai negara besar di kawasan, baik China dan Indonesia memikul tugas penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. China selalu memandang hubungan bilateral dengan Indonesia dari perspektif strategis dan jangka panjang."

Pada 2020, China dan Indonesia menandai 70 tahun hubungan diplomatik. Geng menyerukan Indonesia untuk mengingat gambaran yang lebih besar tentang relasi bilateral dan stabilitas regional, menyelesaikan perbedaan lewat cara yang tepat, dan menumbuhkan suasana serta kondisi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.