Survei: Rakyat Filipina puas dengan perang narkoba Duterte

Sebuah survei menunjukkan bahwa warga Filipina puas dengan perang narkoba yang digagas Presiden Rodrigo Duterte. Ini memberikan dukungan kepada pemerintah yang marah dengan desakan internasional untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan sistematis oleh polisi.

Jajak pendapat triwulanan terhadap 1.200 warga Filipina oleh Social Weather Stations menunjukkan 82% puas atas perang narkoba yang digagas Duterte karena persepsi tentang berkurangnya narkoban dan kejahatan di negara itu.

Sementara yang tidak puas 12% karena mereka percaya bahwa perdagangan narkoba masih berkembang dan ada terlalu banyak pembunuhan serta penyalahgunaan oleh polisi. Survei yang dilakukan oleh sebuah jajak pendapat independen pada akhir Juni mendapati 6% bimbang.

Survei terbaru dirilis setelah kebocoran memo presiden yang memerintahkan kementerian dan perusahaan yang dikelola negara untuk menolak pinjaman atau bantuan dari 18 negara yang duduk dalam Dewan HAM PBB (UNHRC), termasuk di antaranya Spanyol, Inggris dan Australia yang mendukung resolusi untuk menyelidiki perang narkoba Duterte.

Polisi menuturkan bahwa mereka telah membunuh lebih dari 6.700 tersangka pengedar narkoba yang semuanya melawan saat ditangkap. Namun, mereka menyangkal terlibat dalam pembunuhan misterius ribuan pengguna narkoba. 

Polisi juga menolak tuduhan kelompok pemantau HAM bahwa mereka telah mengeksekusi target, memalsukan laporan dan merusak bukti serta tempat kejadian perkara.

Juru bicara Presiden Duterte, Salvador Panelo, menuturkan jajak pendapat menunjukkan, masyarakat internasional memiliki pemahaman yang keliru tentang apa yang terjadi.

"Jika benar terjadi pelanggaran HAM maka rakyat Filipina akan bangkit melawan pemerintah. Tidak benar bahwa polisi membunuh sewenang-wenang, mereka tidak diizinkan melakukan itu," tutur Panelo pada Senin (23/9).

Pada Juli, 47 anggota Dewan HAM PBB menyetujui resolusi untuk menyusun laporan komprehensif tentang pembunuhan menyangkut perang narkoba di Filipina. Namun, Menteri Luar Negeri Filipina menekankan bahwa pihak menentang resolusi tersebut.

Panelo menuturkan bahwa penyelidikan telah dilakukan di dalam negeri. Dia menegaskan bahwa resolusi PBB bukan hanya tidak adil, tapi juga penghinaan.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sejak tahun lalu telah melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah ada alasan untuk menyelidiki Duterte. Sementara Manila meresponsnya dengan keluar dari ICC.

Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia untuk, mengatakan bahwa survei domestik yang menunjukkan dukungan bagi Duterte dan kampanyenya adalah alasan mengapa diperlukan penyelidikan internasional.

"Konyol kalau ada investigasi nasional yang serius terhadap kejahatan ini. Menggelikan ... Orang-orang yang terlibat dalam ini memiliki impunitas penuh yang terus mengelili mereka," kata Robertson. 

Sumber : Reuters