Terus berebut kuasa di LCS, RI minta China-AS hormati hukum internasional

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan, Indonesia prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan (LCS). Dia menyebut bahwa LCS yang stabil dan damai adalah harapan setiap negara.

"Menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci untuk menjadikan LCS yang stabil dan damai," tutur Menlu Retno dalam pengarahan media secara virtual pada Kamis (16/7).

Dia menegaskan, posisi Indonesia jelas dan konsisten mengenai wilayah kedaulatannya di LCS. Posisi Indonesia atas zona ekonomi eksklusifnya (ZEE), sambung Retno, sesuai dengan UNCLOS 1982 dan didukung oleh putusan Arbitrase Tribunal pada 2016.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya bagi semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di LCS," tegas Retno.

"Kami menyerukan semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut," sambungnya.

Ketegangan di LCS kembali meningkat setelah pada Senin (13/7), Amerika Serikat menolak klaim sengketa China atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar LCS.

Dalam pernyataannya pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar LCS sepenuhnya melanggar hukum.

"Di LCS, kami berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas, menegakkan kebebasan berlaut yang sejalan dengan hukum internasional, mempertahankan arus perdagangan tanpa hambatan, dan menentang segala upaya menggunakan paksaan untuk menyelesaikan perselisihan," jelas Pompeo seperti dikutip dari keterangan tertulis milik Kedutaan Besar AS untuk Indonesia.

Pompeo mengatakan, kepentingan bersama di LCS telah berada di bawah ancaman dari China. Menurut dia, Beijing menggunakan intimidasi untuk merongrong hak kedaulatan negara-negara Asia Tenggara di LCS.

"Dunia seharusnya tidak membiarkan Beijing memperlakukan LCS sebagai kerajaan maritimnya. AS mendukung sekutu dan mitra di Asia Tenggara dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai," tegas Menlu Pompeo.