Thailand bantah tolak pengungsi yang kabur dari Myanmar

Pihak berwenang Thailand membantah telah memaksa kembali lebih dari 2.000 pengungsi yang melarikan diri dari serangan udara di Myanmar.

Seorang pejabat Thailand menjelaskan, kebijakan pemerintah bagi tentara adalah untuk memblokir mereka di perbatasan dan menolak akses kepada kelompok bantuan luar.

Ribuan orang melarikan diri dari Myanmar selama akhir pekan setelah jet tempur menyerang desa-desa di dekat perbatasan yang dikuasai pasukan dari kelompok etnis Karen yang telah menyerang sebuah pos militer setelah kudeta 1 Februari oleh militer Myanmar.

Mark Farmaner, kepala Kampanye Burma Inggris, kepada REUTERS mengatakan, ribuan orang dipaksa kembali ke kamp pengungsian Ee Thu Hta di sisi perbatasan Myanmar. 

Kelompok aktivis lain menyatakan, pengungsi berjumlah sebanyak 2.009 orang.

Video yang direkam seorang penduduk desa Karen dan diterbitkan REUTERS menunjukkan, para pengungsi naik perahu di bawah pengawasan tentara Thailand.

Gubernur Mae Hong Son, Thichai Jindaluang, mengatakan, pengungsi tidak didorong mundur. Mereka berada di tempat yang aman di pinggiran perbatasan di distrik Mae Sariang dan Sop Moei.

"Pihak berwenang Thailand akan terus menjaga mereka yang berada di pihak Thailand sambil menilai situasi yang berkembang dan kebutuhan di lapangan," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tanee Sangrat dalam sebuah pernyataan, Senin (29/3).

Namun, Kepala Distrik Mae Sariang, Sangkhom Khadchiangsaen, dalam pertemuan lokal mengatakan, pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar harus diblokir.

"Semua lembaga harus mengikuti kebijakan Dewan Keamanan Nasional (NSC) yang mana kita perlu memblokir mereka yang melarikan diri," katanya.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) lainnya serta European Karen Network telah mengkritik pemerintah Thailand.

"Tindakan tak berperasaan dan ilegal di Thailand harus dihentikan sekarang," kata Sunai Phasuk, peneliti senior Thailand dari Human Rights Watch (HRW).

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha, menyatakan, negaranya siap menerima pengungsi dan menolak dituduh mendukung junta militer Myanmar.

Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 500 orang sejak kudeta terjadi, dalam upaya menumpas protes massa. (REUTERS)