Thailand gelar pemilu 24 Maret, PM Prayuth akan kembali memimpin?

Thailand akan menggelar pemungutan suara pada Minggu (24/3). Itu merupakan pemilu pertama sejak kudeta militer pada 2014.

Negeri Gajah Putih telah lama terpecah secara politis, di antara populis dan mereka yang mendukung militer.

Sebuah konstitusi baru, yang diperkenalkan di bawah kepimpinan militer, mengubah proses pemilu sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk tetap memegang kendali. 

Pemilu Thailand dipandang sebagai puncak dari perjuangan militer dan kekuatan-kekuatan politik lainnya selama 10 tahun untuk mengekang pengaruh eks PM Thaksin Shinawatra.

Thaksin naik ke tampuk kekuasaan pada 2001 dengan memobilisasi warga pedesaan yang merasa semakin tertinggal oleh kemajuan ekonomi. Dia digulingkan pada 2006 lewat kudeta militer dan saudara perempuannya, Yingluck Shinawatra, yang mengikuti jejaknya ke dunia politik mengalami nasib yang sama delapan tahun kemudian.

Ada harapan yang tinggi bahwa pemilu akan membantu mengantar Thailand menuju demokrasi, di samping ada juga banyak alasan untuk berhati-hati.

Thailand tidak asing dengan gangguan politik dan ketidakstabilan. Kudeta pada 2014 adalah yang ke-12 kalinya militer menggulingkan pemerintah sejak berakhirnya monarki absolut pada 1930-an.

Jika semuanya berjalan baik bagi militer, pemimpin kudeta yang juga PM saat ini, Prayuth Chan-ocha, akan tetap berkuasa dengan dukungan mayoritas. Dan jika keadaan sebaliknya bagi mereka, Prayuth Chan-ocha akan tetap berkuasa, tetapi dengan pemerintah minoritas itu akan memicu kebuntuan politik.

Militer, pada 2017 memperkenalkan konstitusi baru yang menurut para kritikus dirancang terutama untuk menjaga kekuatan pro-militer tetap berkuasa.

Bagaimana itu terjadi? Para pemilih di Thailand hanya memberikan suara untuk pemilihan majelis rendah dengan 500 kursi parlemen. Sementara, para anggota majelis tinggi berjumlah 250 kursi ditunjuk oleh militer.

Suara gabungan kedua majelis itulah yang akan memilih PM.

Siapa saja yang bertarung?

Pheu Thai, partai yang didirikan oleh Thaksin, diharapkan menjadi partai terkuat. Partai itu dipandang sebagai kendaraan bagi kebijakan populis pendirinya meskipun Thaksin sendiri tidak dapat mencalonkan diri atau pulang jika mereka menang.

Baik Thaksin dan Yingluck saat ini berada di pengasingan dan diburu rezim Thailand atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan kelalaian sehingga partai tersebut telah memilih sekutu Thaksin, Sudarat Keyuraphan, untuk bertarung dalam pemilu.

Ketika UU yang baru diperkenalkan soal seberapa banyak kursi yang dapat dimenangkan masing-masing pihak, Pheu Thai menciptakan partai-partai sempalan yang lebih kecil untuk menyiasatinya.

Salah satu partai yang dimaksud adalah Thai Raksa Chart. Partai ini berada di jantung sebuah drama politik besar ketika pada Februari menyatakan akan mencalonkan saudari kandung Raja Maha Vajiralongkorn, Putri Ubolratana Rajakanya, sebagai PM.

Secara tradisional, para bangsawan di Thailand tidak terlibat dalam politik dan langkah Thai Raksa Chart mengirimkan gelombang kejutan.

Segera setelah itu, Raja Maha Vajiralongkorn mengkritik pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya. Drama pun berakhir dengan mundurnya Putri Ubolratana Rajakanya dan dibubarkannya Thai Raksa Chart oleh Mahkamah Konstitusi. 

Partai-partai pro-Thaksin saat ini dinilai memiliki peluang yang sangat kecil untuk memenangkan mayoritas di majelis rendah, meskipun Pheu Thai diperkirakan sedikit banyak masih merupakan partai terbesar.

Di kubu berbeda terdapat pendukung utama junta militer, Palang Pracha Rath (PPRP), yang dibentuk tahun lalu. Mereka mengusung PM Prayuth Chan-ocha.

Partai tertua di Thailand adalah Partai Demokrat yang berada di sisi kubu anti-Thaksin. Namun, mereka secara eksplisit juga menyampingkan dukungan terhadap militer.

Partai baru yang akan berpartisipasi dalam pemilu adalah Future Forward. Mereka juga menentang militer dan diduga mendukung Pheu Thai.

Perjuangan militer untuk memenangkan dukungan partai dinilai menandai bahwa hasil pemilu masih tidak pasti.

Sumber : BBC