sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Thailand pakai dekrit darurat untuk larang unjuk rasa

Eskalasi aksi di Thailand meningkat dalam tiga bulan terakhir. Mereka menuntut PM Prayuth mengundurkan diri.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 15 Okt 2020 15:48 WIB
Thailand pakai dekrit darurat untuk larang unjuk rasa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 404.048
Dirawat 60.569
Meninggal 13.701
Sembuh 329.778

Pemerintah Thailand melarang pertemuan lima orang atau lebih dan publikasi berita yang dapat membahayakan keamanan nasional di bawah dekrit darurat untuk mengakhiri protes di Bangkok per Kamis (15/10).

Pihak berwenang juga menangkap para pemimpin protes antipemerintah, Arnon Nampa dan Panupong Jadnok, pada hari sama.

Associated Press melaporkan, Parit Chiwarak, pemimpin protes lainnya, termasuk di antara 20 orang yang ditahan polisi.

"Pihak berwenang menangkap Arnon dan Panupong pada jam 5 pagi," kata kelompok HAM, Thai Lawyers for Human Rights. Arnon ditangkap akibat pidato yang disampaikan di kota utara, Chiang Mai.

Kelompok itu menyatakan, alasan penangkapan Panupong tidak jelas. Kemudian pada Kamis, pemimpin mahasiswa, Panusaya Sithijirawattanakul, terlihat dibawa pergi polisi dengan kursi roda.

Protes di Thailand meningkat selama tiga bulan terakhir dan pengunjuk rasa mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha, untuk menuntut pengunduran dirinya, Rabu (14/10). Pemerintah mengatakan, pihaknya bertindak setelah demonstran menghalangi iring-iringan mobil kerajaan.

"Sangatlah penting untuk mengambil langkah mendesak demi mengakhiri situasi ini secara efektif dan segera untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," demikian isi pengumuman melalui televisi pemerintah.

Dekrit tersebut disertai dokumen yang menetapkan langkah-langkah yang berlaku mulai pukul 04.00 waktu setempat untuk melarang pertemuan besar dan memungkinkan pihak berwenang melarang orang memasuki area mana pun yang ditetapkan.

Sponsored

Dekrit juga melarang publikasi berita, media, dan informasi elektronik yang berisi pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau sengaja memutarbalikkan informasi, menciptakan kesalahpahaman yang akan mempengaruhi keamanan atau perdamaian, dan ketertiban nasional.

Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di Bangkok, Rabu. Para demonstran memadati area di luar kantor PM Prayuth di Ibu Kota.

Gerakan unjuk rasa bertujuan menyingkirkan Prayuth, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 2014.

Mereka juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Para demonstran dinilai melanggar hukum karena mengkritik monarki.

Para pengunjuk rasa meneriaki iring-iringan mobil raja di Bangkok, Selasa (12/10), setelah penangkapan 21 pemrotes. Pada Rabu, beberapa demonstran menghalangi konvoi yang membawa Ratu Suthida, memberi hormat tiga jari dan meneriakkan "get out" pada polisi yang melindungi kendaraan. (The Guardian)

Berita Lainnya