sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Tolak no-deal Brexit, 5 Menteri Inggris ancam mundur

Sejumlah anggota Partai Konservatif di parlemen disebut juga akan mundur jika opsi no-deal dipilih.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 09 Okt 2019 11:41 WIB
Tolak no-deal Brexit, 5 Menteri Inggris ancam mundur

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menghadapi pemberontakan dari kabinetnya atas kekhawatiran akan terjadinya Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit). Dengan hanya lebih dari tiga minggu sebelum Inggris dijadwalkan untuk hengkang dari Uni Eropa, masa depan Brexit masih penuh ketidakpastian.

Menurut laporan surat kabar The Times pada Rabu (9/10), sejumlah menteri kabinet PM Johnson siap mundur. Mereka terdiri dari Menteri Budaya Nicky Morgan, Menteri Inggris untuk Irlandia Utara Julian Smith, Menteri Kehakiman Robert Buckland, Menteri Kesehatan Matt Hancock dan Jaksa Agung Geoffrey Cox.

Seorang menteri kabinet yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa sejumlah anggota Partai Konservatif di parlemen juga akan mundur jika no-deal Brexit terjadi.

The Times melaporkan bahwa dalam sebuah rapat kabinet, para menteri telah memperingatkan Johnson terkait ancaman serius dari no-deal Brexit.

Laporan terkait pemberontakan di kabinet PM Johnson muncul setelah pada Selasa (8/10), Uni Eropa menuduh Inggris memainkan "permainan saling menyalahkan" atas Brexit.

Sebuah sumber anonim dari Downing Street mengatakan bahwa Kanselir Jerman Angela Merkel menelepon PM Johnson pada Selasa pagi. Setelah keduanya melakukan pembicaraan secara blak-blakan, sumber tersebut menyatakan bahwa kesepakatan Brexit tidak akan mungkin dicapai.

Sumber itu menyebut, Merkel mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk memecah kebuntuan Brexit adalah jika Irlandia Utara tetap berada di Serikat Pabean Uni Eropa.

Menurut sumber itu, jika posisi Merkel juga merupakan posisi Uni Eropa, maka London dan Brussels tidak akan mencapai kesepakatan Brexit.

Sponsored

Rintangan terbesar dalam kesepakatan Brexit adalah pengaturan perbatasan pasca-Brexit antara provinsi milik Inggris, Irlandia Utara, dan anggota Uni Eropa, Irlandia.

"Jika pernyataan Merkel itu merupakan posisi Uni Eropa, berarti pada dasarnya kedua pihak tidak akan mungkin mencapai kesepakatan Brexit," jelas sumber itu.

Dia menyebut, Johnson menegaskan Irlandia Utara harus meninggalkan Serikat Pabean Uni Eropa.

Seorang juru bicara Kanselir Merkel mengonfirmasi pembicaraan via telepon itu terjadi, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

Norbert Roettgen, sekutu Merkel, mengatakan bahwa posisi Jerman terkait Brexit tidak berubah sejak dulu.

"Terus terang, sejak awal memang tidak realistis untuk mencapai kesepakatan jika didasarkan pada proposal final Brexit milik Johnson," kata dia.

Uni Eropa mengkritik sikap Johnson yang menyatakan bahwa kesepakatan Brexit tidak mungkin diraih karena Kanselir Jerman membuat tuntutan yang tidak dapat diterima.

"Boris Johnson, yang dipertaruhkan bukanlah memenangkan 'permainan saling menyalahkan' yang bodoh. Yang dipertaruhkan adalah masa depan Eropa dan Inggris, serta keamanan dan kepentingan rakyat kita. Anda tidak ingin ada kesepakatan, tidak ingin penundaan, tidak ingin membatalkan Brexit, quo vadis?," twit Tusk pada Selasa.

Banyak yang menilai bahwa peringatan keras dari Tusk mengindikasikan bahwa kini, baik Uni Eropa maupun Inggris sedang bersiap untuk menghadapi Brexit yang berpotensi kacau karena tidak ada pihak yang ingin disalahkan.

Setelah bertemu Johnson di London pada Selasa, Presiden Parlemen Eropa David Sassoli menyatakan bahwa tidak ada kemajuan dalam perundingan Brexit.

"Jika solusi yang dia tawarkan terbatas ... Dia tidak benar-benar ingin Uni Eropa dan Inggris mencapai kesepakatan apa pun," kata Sassoli.

Namun, seorang juru bicara Downing Street membantah klaim Sassoli, menegaskan bahwa PM Johnson ingin meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan.

Saling menyalahkan

Brexit yang tidak teratur dapat merusak Inggris, membahayakan perdamaian di Irlandia Utara, berdampak buruk pada pertumbuhan global dan mengganggu masa depan Uni Eropa.

Seorang juru bicara Inggris menyatakan bahwa perundingan Brexit sedang menyentuh titik kritis.

Secara terpisah, anggota Partai Konservatif, Michael Gove, menuturkan bahwa kecuali Uni Eropa berkompromi dan segera menyepakati proposal Brexit milik Johnson, Inggris akan pergi secara no-deal.

"Sekarang saatnya bagi Uni Eropa untuk bertindak," tegas dia.

Pemimpin Partai Buruh Irlandia Utara Arlene Foster mendukung Johnson. Dia menuduh Uni Eropa berusaha menjebak Irlandia Utara dalam serikat pabean permanen.

Berbeda dengan Foster, politikus Partai Buruh, Keir Starmer, mengklaim bahwa pemerintah memang berniat untuk menggagalkan perundingan terkait Brexit.

"Kenyataannya adalah pemerintah Inggris mengajukan proposal yang dirancang untuk gagal," kata dia.

Johnson secara konsisten menyatakan bahwa Inggris akan angkat kaki dari Uni Eropa pada tenggat 31 Oktober, dengan atau tanpa kesepakatan. Meski begitu, UU yang disahkan parlemen pada September menuntutnya untuk meminta perpanjangan jika Inggris-Uni Eropa tidak mencapai kesepakatan pada 19 Oktober.

Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Johnson sempat menuturkan bahwa dirinya akan mematuhi UU itu tetapi Inggris tetap akan meninggalkan Uni Eropa pada akhir bulan.

Fokus utama dari proposal final milik Johnson adalah untuk mengubah klausul backstop Irlandia yang dinegosiasikan oleh Theresa May dan Uni Eropa.

Agar perbatasan antara Republik Irlandia dan Irlandia Utara tidak terhalang, Uni Eropa mengusulkan backstop di dalam perjanjian penarikan Inggris dari Uni Eropa. Ini akan berlaku jika tidak ada solusi lain yang dapat diterapkan, sehingga Irlandia Utara akan tetap menjalankan beberapa peraturan Pasar Tunggal Uni Eropa dan tetap tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa agar tidak perlu ada pemeriksaan perbatasan. (Reuters dan BBC)