sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tolak pembangunan perumahaan mewah di lahan berhutan

Demonstran Thailand menyebut pembangunan rumah mewah di hutan menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain juga, dinilai masyarakat keramat.

Mona Tobing
Mona Tobing Senin, 30 Apr 2018 10:36 WIB
Tolak pembangunan perumahaan mewah di lahan berhutan

Lebih dari seribu orang berkumpul di kota Chiang Mai, Thailand Utara, pada Minggu (29/4) untuk menentang pembangunan perumahan mewah oleh pemerintah di lahan berhutan. Unjuk rasa tersebut dikatakan sebagai unjuk rasa terbesar di bawah kekuasaan tentara.

Unjuk rasa itu adalah salah satu yang terbesar sejak tentara Thailand mengambil alih kekuasaan sesudah kudeta pada 2014. Penguasa memberlakukan larangan pertemuan umum lebih dari lima orang dan sebagian besar telah mengekang kebebasan berpendapat melalui berbagai perintah dan menggunakan tentara dan polisi untuk menghalangi pertemuan umum.

Potret udara pembangunan perumahan menunjukkan pembangunan rumah mewah telah merusak kaki bukit berhutan di pegunungan Doi Suthep, Chiang Mai. Akibatnya, pembangunan tersebut memicu kemarahan warga.

Polisi memperkirakan lebih dari 1.000 orang mengikuti unjuk rasa pada Minggu itu. Meski begitu, unjuk rasa disebut berlangsung secara teratur.

"Sekitar 1.250 orang turut ambil bagian dalam unjuk rasa itu," kata Kolonel Polisi Paisan, wakil komandan kepolisian Chiang Mai seperti dikutip Antara.

Pengunjuk rasa memusatkan perhatian pada masalah lingkungan, bukan politik. Mereka membersihkan jalan sesudahnya. Unjuk rasa mempertemukan warga dengan pemerintah. 

Pengunjuk rasa, banyak yang memakai pita hijau, menuntut pemerintah menghancurkan bangunan baru yang merambah gunung Doi Suthep. Demonstran juga menyatakan pemerintah harus mematuhinya dalam tujuh hari atau menghadapi lebih banyak unjuk rasa.

Meski begitu, pejabat umum menyatakan bahwa pembangunan tersebut sah dan berada di tanah milik negara. Bahkan tidak masuk ke taman nasional yang mencakup gunung itu.

Sponsored

Pejabat juga menyatakan pengunjuk rasa dapat menghadapi tindakan hukum jika perumahan itu dihancurkan. Sebab perumahan tersebut telah mendapatkan izin bangunan yang dapat digunakan untuk 10 tahun.

Pembangunan itu dimulai pada 2015 dan menghadapi penentangan dari kelompok lingkungan setempat. Sejumlah penentang menganggap gunung tersebut suci bagi Chiang Mai dan menjadi "paru-paru alam" untuk kota terbesar di utara tersebut.

Pemerintahan yang akan mengadakan pemilihan umum pada tahun depan menghadapi semakin banyak tentangan masyarakat dalam beberapa bulan belakangan. Termasuk unjuk rasa mendukung demokrasi di Bangkok pada bulan lalu yang menuntut tentara menarik dukungan kepada penguasa.
 

Berita Lainnya
×
tekid