Total 550 orang tewas sejak kudeta militer di Myanmar

Kelompok advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), yang memantau tindakan keras otoritas di Myanmar dalam protes antikudeta, menyatakan bahwa pasukan keamanan telah menewaskan 550 warga sipil sejak kudeta dimulai pada 1 Februari.

Menurut data AAPP, 46 di antara korban tewas merupakan anak-anak. Selain itu, kelompok tersebut menyatakan bahwa sekitar 2.751 orang telah ditahan atau dijatuhi hukuman.

Setidaknya dua kematian dilaporkan pada Jumat (2/4), dengan beberapa lainnya dilaporkan pada hari Sabtu (3/4), termasuk di Monywa, kota terbesar di wilayah Sagaing. 

Demonstrasi pada Sabtu menandai satu minggu sejak hari paling mematikan dari protes anti-pemerintah.

Di Mandalay, ada laporan yang menyatakan bahwa pasukan keamanan melepaskan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa dan menghancurkan barikade.

Video yang diunggah ke media sosial juga menunjukkan pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa dan menahan orang lain di Loikaw, Negara Bagian Kayah.

Terlepas dari tindakan keras aparat keamanan, penentang kudeta setiap hari tetap berkumpul di kota-kota besar dan kecil di seluruh negeri. Mereka kerap mengadakan apa yang disebut sebagai "demonstrasi gerilya" atau unjuk rasa skala kecil.

Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan ratusan orang berbaris melawan pemerintah militer di Kota Dawei di wilayah Tanintharyi pada Sabtu.

Upaya militer Myanmar untuk mengakhiri perbedaan pendapat beralih ke dunia maya dengan pemadaman internet dan surat perintah penangkapan bagi kritikus di dunia maya. 

Pihak berwenang, yang telah memblokir data seluler dalam upaya membungkam oposisi, memerintahkan penyedia internet mulai Jumat untuk memotong broadband nirkabel.

Selain itu, pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 18 selebritas, termasuk influencer media sosial dan dua jurnalis. Semuanya diketahui menentang kekuasaan militer.

Tuduhan itu bisa membawa hukuman minimal tiga tahun penjara.

Amerika Serikat mengutuk pemadaman internet di Myanmar.

"Kami berharap tindakan ini tidak akan membungkam suara masyarakat," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Jalina Porter dalam sebuah pengarahan.

Porter mengatakan, pemadaman internet juga akan berdampak pada orang-orang yang menggunakan internet untuk mendapatkan keuntungan dari program kesehatan online.

Pasukan keamanan telah menangkap banyak tersangka penentang kudeta.

Kudeta militer juga telah menghidupkan kembali perang lama dengan pasukan etnis minoritas yang mencari otonomi di wilayah utara dan timur Myanmar.

Kelompok pemberontak tertua Myanmar, Persatuan Nasional Karen (KNU), telah menghadapi serangan udara militer pertama terhadap para pejuangnya dalam lebih dari 20 tahun sejak mengumumkan dukungannya untuk gerakan prodemokrasi.

KNU memaparkan, lebih dari 12.000 penduduk desa telah melarikan diri dari rumah mereka karena serangan udara dan menyerukan embargo internasional atas penjualan senjata kepada militer.  

Kelompok tersebut sebelumnya menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah pada 2012 untuk mengakhiri pemberontakan bersenjata selama 60 tahun.

Sumber : Al Jazeera