logo alinea.id logo alinea.id

Trump dan Trudeau sepakat desak China bebaskan dua warga Kanada

Pasca-penangkapan eksekutif senior Huawei Meng Wanzhou di Vancouver atas permintaan AS, China menahan dua warga Kanada.

Khairisa Ferida Selasa, 08 Jan 2019 10:17 WIB
Trump dan Trudeau sepakat desak China bebaskan dua warga Kanada

Para pemimpin Kanada dan Amerika Serikat pada Senin (7/1) sepakat untuk terus menekan Beijing agar membebaskan dua warga Kanada yang ditahan pasca-penangkapan seorang eksekutif senior China di Vancouver. Hal tersebut diungkapkan oleh pejabat Ottawa.

Kanada ingin pembebasan segera Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang diciduk setelah pihak berwenang Kanada menangkap Meng Wanzhou, pejabat eksekutif keuangan Huawei Technologies Co pada 1 Desember 2018 atas permintaan Amerika Serikat.

China mengutuk langkah tersebut dan hal itu mengancam akan menaikkan ketegangan global pada saat Washington dan Beijing sudah terlibat dalam perang dagang. Meng Wanzhou ditangkap atas tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin dan mengucapkan terima kasih atas dukungan AS.

"Kedua pemimpin itu setuju untuk mengusahakan pembebasan mereka," sebut pernyataan dari kantor PM Trudeau.

Walaupun Kanada mengatakan China tidak membuat kaitan khusus antara penahanan keduanya dan penangkapan Meng Wanzhou, para pakar dan mantan diplomat mengatakan mereka tidak meragukan Beijing menggunakan kasus Kovrig dan Spavor untuk menekan Ottawa.

Beijing bersikeras dakwaan-dakwaan terhadap Meng Wanzhou dibatalkan tetapi Kanada menyatakan tidak mencampuri proses yudisial itu.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland bereaksi tidak senang bulan lalu setelah Trump menyarankan agar dia bisa mengabaikan permintaan supaya Meng Wanzhou dikirim ke Amerika Serikat sebagai imbalan atas kemajuan perdagangan bilateral dengan China. 

Sponsored

Menurut Menlu Freeland, proses ektradisi itu hendaknya jangan dipolitisasi.

Kantor PM Trudeau mengatakan dua pemimpin itu telah membahas permintaan AS tersebut dan "menegaskan kembali pentingya menghormati kemandirian yudisial dan undang-undang yang berlaku". (Ant)