Trump didesak menindak keras Huawei dan ZTE

Sebuah laporan baru mendesak pemerintah Donald Trump untuk mengambil tindakan atas dua raksasa telekomunikasi Tiongkok yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk klaim bahwa mereka beroperasi atas nama pemerintah China.

"Huawei dan ZTE mewakili ancaman keamanan nasional jangka panjang yang serius terhadap AS yang meluas secara eksponensial dengan munculnya 5G," demikian bunyi laporan yang dirilis para peneliti di The National Security Institue (NSI).

Selanjutnya disebutkan, "Baik Huawei dan ZTE berasal dari China, tetap terintegrasi dengan Partai Komunis Tiongkok, dan terikat oleh hukum dan kebijakan China untuk melayani keamanan negara dan kepentingan ekonomi."

Laporan tersebut merujuk pada dugaan sebelumnya bahwa Huawei telah menawarkan suap untuk melanjutkan agendanya, dan bahwa kedua perusahaan telah melanggar sanksi yang dikeluarkan AS.

"Kedua perusahaan memiliki sejarah tindakan mulai dari yang menganggu hingga ilegal, yang melibatkan penyuapan, korupsi dan penghindaran sanksi serta catatan penyediaan alat teknologi yang digunakan oleh rezim otoriter untuk menekan perbedaan pendapat," sebut laporan itu. 

Tindakan keras yang direkomendasikan oleh penulis laporan, Andy Keizer dan Bryan Smith, mencakup penyelidikan dari Kementerian Perdagangan ke kedua perusahaan atas potensi pelanggaran perdagangan. Mereka juga menyerukan agar Kementerian Kehakiman mendesak Huawei dan ZTE mendaftar sebagai agen asing. 

"Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional harus menyusun strategi untuk menghadapi pembalasan China," tulis laporan itu.

Laporan tersebut juga menyerukan Kementerian Luar Negeri AS untuk bekerja sama dengan sekutu keamanan mengadopsi perlindungan serta mengondisikan partisipasi sekutu Five Eyes, yang meliputi AS, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Huawei dan ZTE telah menghadapi pengawasan bipartisan di AS atas dugaan relasi mereka dengan pemerintah China.

Anggota parlemen dari Demokrat dan Republik pada tahun lalu menegur Trump ketika dia berusaha untuk mencabut pembatasan ZTE padahal Kementerian Perdagangan menentukan bahwa mereka telah melanggar sanksi AS.  

Pembatasan atas ZTE pun akhirnya dicabut, walaupun muncul protes yang meluas.

Para peniliti NSI menerangkan upaya menghindari sanksi AS sejauh ini adalah pelanggaran paling serius yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi China.

"Pelanggaran paling serius dan terbukti yang dilakukan perusahaan telekomunikasi China adalah konspirasi besar-besaran ZTE untuk menghindari sanksi AS," papar laporan itu.

ZTE pada Mei lalu mengakui, melakukan 380 pelanggaran sanksi AS dan terlibat dalam skema rumit untuk mencegah pengungkapan kepada pemerintah AS, termasuk membentuk sebuah kelompok untuk menghancurkan, menghapus dan membersihkan semua bukti yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Iran.

Huawei sendiri tengah menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah anggota parlemen mengajukan RUU yang akan menindak perusahaan China itu. 

The Wall Street Journal pada awal bulan ini melaporkan bahwa jaksa federal telah membuka penyelidikan kriminal atas Huawei karena dituduh mencuri rahasia dagang dari perusahaan-perusahaan AS.

Ketegangan meningkat setelah Kanada menangkap Meng Wanzhou, direktur keuangan global yang juga putri pendiri Huawei, karena diduga melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Sejak penangkapan Meng Wanzhou yang dilakukan atas permintaan AS, dua warga Kanada telah ditahan di Tiongkok. Menurut laporan yang mengutip pernyataan Duta Besar Kanada untuk AS, Washington akan segera mengekstradisi Meng Wanzhou.

Para peneliti NSI memperingatkan, kaitan Huawei dan ZTE dapat menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional AS termasuk risiko keamanan siber dan spionase karena keduanya beroperasi di dalam jaringan internet 5G AS.

"Ancaman paling langsung adalah dari peralatan dan layanan Huawei dan ZTE yang digunakan di AS," kata laporan itu. "Potensi kerentanan AS hanya tumbuh ketika 5G memungkinkan perangkat dan aplikasi yang terhubung untuk berkembang, menjadi bagian sentral dari operasi keamanan komersial dan nasional." (The Hill)