sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Trump teken dua RUU prodemonstran Hong Kong

China telah mengecam RUU itu sebagai campur tangan kotor dalam urusan domestiknya.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Kamis, 28 Nov 2019 09:53 WIB
Trump teken dua RUU prodemonstran Hong Kong

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (27/11) mengesahkan RUU yang mendukung demonstran prodemokrasi di Hong Kong. 

RUU, yang lolos dengan suara bulat di Senat dan hanya ditentang oleh satu anggota di DPR, mengharuskan Kementerian Luar Negeri AS untuk menyatakan, setidaknya setiap tahun, bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi yang cukup untuk memenuhi syarat dalam pertimbangan perdagangan khusus dengan AS, yang membantu menjadikannya salah satu pusat keuangan dunia.

Selain itu, RUU tersebut juga mengancam sanksi atas pelanggaran HAM.

Satu RUU lainnya yang juga diteken oleh Trump melarang ekspor amunisi pengendalian massa seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet dan pistol setrum ke Kepolisian Hong Kong.

"Saya menandatangani RUU untuk menghormati Presiden Xi Jinping, China, dan rakyat Hong Kong. Para pemimpin dan perwakilan China dan Hong Kong diharapkan akan dapat menyelesaikan perbedaan secara damai yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua," sebut Trump dalam pernyataannya.

Inti persoalan Hong Kong adalah janji Beijing untuk mengizinkan kota itu menikmati "otonomi tingkat tinggi" selama 50 tahun ketika Tiongkok memangku kembali Hong Kong pada 1997, sebuah ketentuan yang telah membentuk status khusus wilayah tersebut di bawah hukum AS. 

Gerakan prodemokrasi menilai bahwa kebebasan di Hong Kong terus terkikis.

Sebelum akhirnya diteken, langkah Trump menjadi perdebatan mengingat saat ini AS dan China tengah berunding untuk mencapai kesepakatan demi mengakhiri perang dagang. Pengesahan RUU dikhawatirkan akan merusak upaya tersebut.

Sponsored

Keputusan Trump untuk menandatangani RUU disebut juga dipengaruhi oleh mayoritas dukungan di Senat dan DPR, yang secara luas dipandang telah membuat RUU tersebut "kebal veto" serta kemenangan kubu prodemokrasi pada pemilu dewan distrik Hong Kong.

Para analis menilai setiap langkah untuk mengakhiri perlakuan khusus atas Hong Kong dapat memukul AS, yang telah diuntungkan dari kondisi kota itu yang ramah bisnis. Jika Hong Kong menjadi seperti kota pelabuhan China lainnya, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan perannya sebagai perantara atau untuk pengiriman kemungkinan akan membawa bisnis mereka ke tempat lain.

Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, perdagangan antara Hong Kong dan AS diperkirakan bernilai US$67,3 miliar pada 2018, dengan surplus pada AS US$33,8 miliar, itu merupakan yang terbesar dibanding dengan negara atau wilayah mana pun.

China telah mengecam RUU itu sebagai campur tangan kotor dalam urusan domestiknya dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Beijing bersumpah akan membalas demi menjaga kedaulatan dan keamanannya.

Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa AS memiliki niat jahat dan rencananya akan gagal.

"UU itu hanya akan membuat rakyat China, termasuk rekan-rekan kami di Hong Kong, semakin memahami niat jahat dan sifat hegemoni AS. Itu hanya akan membuat rakyat China lebih bersatu dan membuat rencana AS ditakdirkan gagal," sebut Kemlu China.

Dalam pernyataan yang sama disebutkan, "AS sedang menciptakan realitas palsu, mengaburkan yang benar dan salah, secara terbuka mendukung penjahat dalam melakukan vandalisme, kekerasan terhadap warga negara yang tidak bersalah dan gangguan terhadap perdamaian kota."

Kemlu China menegaskan bahwa Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok lewat kebijakan "satu negara, dua sistem" dan persoalan wilayah administrasi khusus adalah urusan internal.

"Penduduk Hong Kong menikmati tingkat demokrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya," sebut pernyataan itu.

"Kami menyarankan AS untuk tidak bertindak sewenang-wenang atau China harus dengan tegas melawan dan AS harus menanggung seluruh konsekuensi."

Pemerintah Hong Kong juga telah menolak RUU tersebut. Mereka menyatakan penentangan yang kuat dan sangat menyesalkan bahwa AS mengabaikan keprihatinan mereka soal dua RUU tersebut.

"Kedua RUU ini adalah intervensi yang jelas dalam urusan internal Hong Kong, tidak perlu dan tidak beralasan. Keduanya juga akan merusak hubungan dan kepentingan antara Hong Kong dan AS," kata pemerintah Hong Kong.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong menambahkan bahwa RUU akan mengirim pesan yang salah kepada para pemrotes prodemokrasi dan tidak memberikan bantuan untuk meringankan situasi. (Reuters dan CNBC)

Berita Lainnya