Turki akan kirim pasukan ke Libya, Trump beri peringatan

Parlemen Turki pada Kamis (2/1) telah menyetujui pengerahan pasukan ke Libya yang bertujuan untuk menopang pemerintahan yang didukung PBB. Namun, langkah tersebut memicu peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menentang campur tangan asing di negara yang tengah dilanda perang tersebut.

Juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley menuturkan bahwa dalam percakapannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Trump mengatakan, campur tangan asing memperumit situasi di Libya. 

Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator Muammar Gaddafi pada 2011. Kemudian pemerintahan di timur dan barat negara itu bersaing memperebutkan kekuasaan.

Pemerintah pimpinan Fayez al-Sarraj yang diakui oleh PBB sejak April telah diserang oleh kelompok yang dipimpin Jenderal Khalifa Haftar, yang didukung oleh saingan Turki, yaitu Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Mesir juga mengecam keras pemungutan suara di parlemen Turki, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi DK PBB. Sementara itu, Israel, Siprus, dan Yunani mengecamnya sebagai ancaman berbahaya bagi stabilitas regional.

Isu pengerahan pasukan Turki ke Libya diperkirakan akan menjadi topik utama dalam pertemuan Presiden Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya akan bertatap muka pada Rabu (8/1) untuk meresmikan jalur pipa gas.

Erdogan telah berulang kali menuduh Rusia mengirim tentara bayaran untuk mendukung pasukan Haftar, namun hal itu telah dibantah oleh Moskow.

Pada saat yang sama, Turki dan Rusia berkomunikasi erat soal konflik Suriah meski mendukung pihak-pihak yang berseberangan. Situasi serupa kemungkinan diharapkan berlaku pula pada kasus Libya.

Kantor Erdogan pada Jumat lalu mengonfirmasi bahwa permintaan akan kehadiran militer Turki datang langsung dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) pimpinan Fayez al-Sarraj yang berbasis di Tripoli.

Sejauh ini belum ada rincian yang muncul terkait potensi skala penyebaran pasukan Turki dan Wakil Presiden Fuat Oktay pada Rabu menuturkan kepada kantor berita Anadolu bahwa belum ada waktu yang ditetapkan.

"Kami siap. Angkatan bersenjata kami dan kementerian pertahanan kami siap," kata Wapres Oktay, seraya menambahkan bahwa persetujuan parlemen akan berlaku selama satu tahun.

Pascapemungutan suara di Parlemen Turki, Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mentwit, "Mosi Libya penting untuk melindungi kepentingan negara kita dan bagi perdamaian serta stabilitas kawasan."

Jenderal Haftar sebelumnya telah memerintahkan pasukannya untuk menargetkan perusahaan-perusahaan Turki dan menculik warga negara Turki. Enam pelaut Turki sempat ditahan sebentar selama musim panas.

Kepentingan lain?

Sebuah laporan PBB pada November menyebutkan, sejumlah negara melanggar embargo senjata terhadap Libya yang diberlakukan sejak penggulingan Gaddafi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Yordania dan Uni Emirat Arab memasok senjata ke pasukan Haftar secara reguler, sementara Turki menyokong GNA. 

"Kami mendukung pemerintah yang sah yang diakui secara internasional di Libya. Kekuatan asing harus berhenti mendukung kelompok-kelompok yang tidak sah yang melawan pemerintah Libya," twit Fahrettin Altun, direktur komunikasi Presiden Erdogan.

Di lain sisi, Turki disebutkan telah menggunakan aliansinya dengan GNA untuk kepentingan lain.

Pada November, Turki dan Libya meneken perjanjian kerja sama militer dengan GNA selama kunjungan Fayez al-Sarraj ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, ditandatangani pula perjanjian yurisdiksi maritim yang memberikan Turki hak untuk mengakses petak besar di Mediterania, di mana cadangan gas baru-baru ini ditemukan.

Persaingan sengit Turki dengan pemerintah militer Mesir disebut juga sebagai faktor pendorong di balik pengerahan pasukan ke Libya. Erdogan dilaporkan sangat mendukung pemerintah Ikhwanul Muslimin yang digulingkan oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi pada 2013. (AFP)