Turki kecam perlakuan China terhadap muslim Uighur

Turki mengecam keberadaan kamp pendidikan ulang di Xinjiang, China, menyebutnya sangat memalukan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (9/2), juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan, ratusan ribu tahanan menjadi sasaran penyiksaan dan cuci otak politik di kamp-kamp tersebut.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional dan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengambil langkah-langkah efektif demi mengakhiri tragedi kemanusiaan di Xinjiang," sebut jubir Kemlu Turki yang mengklaim bahwa ribuan anak telah dipisahkan dari orang tua mereka oleh pemerintah China.

Laporan pemerintah Amerika Serikat menyebutkan, sekitar dua juta etnis Uighur yang mayoritas muslim diperkirakan telah dikurung di pusat-pusat detensi besar di Xinjiang.

Krisis HAM di Xinjiang telah mengundang reaksi dari berbagai negara. Dalam sidang PBB pada November, lebih dari selusin negara meminta Beijing untuk mengakhiri penahanan sewenang-wenang mereka terhadap etnis Uighur.

Beijing telah berulang kali membantah bahwa mereka menahan Uighur secara sewenang-wenang, bersikeras menyebut kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan.

Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir, yang juga seorang Uighur, mengatakan ke Xinhua pada Oktober bahwa sejak tindakan keras diambil, Xinjiang tidak hanya indah tetapi juga aman dan stabil.

Aksoy menolak klaim itu. Pihaknya meyakini bahwa China melakukan operasi yang disengaja untuk memberantas identitas etnis, agama, dan budaya Uighur Turki serta komunitas muslim lain di wilayah tersebut.

"Diperkenalkannya kembali kamp-kamp interniran di Abad ke-21 dan kebijakan asimilasi sistematis terhadap Uighur Turki yang dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkong merupakan hal yang memalukan bagi kemanusiaan," ujar Aksoy.

Kementerian Luar Negeri Turki mengklaim bahwa seorang penyair bernama Abdurehim Heyit, dibui selama delapan tahun di Tiongkok, hingga mengembuskan napas terakhirnya. "Tragedi ini semakin memperkuat reaksi publik Turki terhadap pelanggaran HAM serius yang dilakukan di wilayah Xinjiang. Kami berharap respons ilegal ini diperhitungkan oleh otoritas China." 

Keprihatinan Indonesia

Pada Desember lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Menurut pria yang akrab disapa Tata tersebut, Kemlu RI sudah menyuarakan keprihatinan berbagai pihak di dalam negeri terkait kondisi masyarakat Uighur.

"Kemlu juga menegaskan bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya," jelas Tata.

Lebih lanjut, Tata menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Dubes Xiao menegaskan komitmen China terhadap perlindungan HAM.

Dubes Xiao sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik, khususnya di Indonesia.

"Walau pun merupakan isu dalam negeri, Kemlu mencatat keinginan Kedutaaan Besar China untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di China," imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, saat mengunjungi PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, pada bulan yang sama, Dubes Xiao menekankan bahwa pemberitaan yang dilaporkan media mengenai kondisi masyarakat Uighur di Xinjiang sebenarnya menyesatkan dan tidak mengandung kebenaran mau pun fakta. "Kebebasan memeluk dan mempraktikkan agama itu dilindungi oleh UU di China."

Dubes Xiao menerangkan bahwa kondisi di Xinjiang umumnya aman dan stabil, baik di bidang politik mau pun sosial. Masyarakat dari berbagai etnis, termasuk Uighur, dapat menikmati kebebasan beragama.

"China sangat menghormati hak kebebasan beragama. Masyarakat di Xinjiang bisa secara bebas memeluk agama masing-masing. Hak-hak beragama dilindungi oleh UU China," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa masalah ekstremisme, terorisme, dan separatisme selalu menjadi ancaman besar bagi keamanan dan kestabilan setempat. Oleh karena itu, pemerintah China meminta pemerintah otonomi Xinjiang untuk mengambil serangkaian langkah deradikalisasi.

"Salah satunya melalui program pelatihan dan pendidikan vokasi. Program ini sangat sukses," tegas Dubes Xiao.

Pria yang sempat menjabat sebagai konselor di Kedubes China di Amerika Serikat itu menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kamp reedukasi tidak benar adanya. Nama asli dari tempat tersebut adalah lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi.

Dubes Xiao menepis kabar terjadinya praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia atas etnis Uighur dalam lembaga pendidikan tersebut.

"Lembaga itu secara gratis menyediakan kursus seperti produksi pakaian, pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, serta tipografi dan pencetakan. Selain itu, ada konten pelajaran seperti bahasa Mandarin, ilmu hukum, dan keterampilan kerja," katanya.

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang mengikuti kursus, mereka diberi upah dan ketika lulus akan direkomendasikan kepada perusahaan lokal sesuai dengan keterampilan masing-masing.

Terkait tuntutan agar akses ke Xinjiang dibuka, Gubernur Shohrat pada awal Januari lalu sempat menyatakan, "Kami menyambut baik berbagai komunitas di dunia untuk melihat situasi yang sebenarnya. Kami juga berharap siapa saja yang datang tidak mencampuri urusan dalam negeri China dan persatuan nasional, karena kami ingin membahagiakan masyarakat kami." (CNN)