sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

UE sanksi individu yang terlibat dalam kudeta Myanmar

Penerapan sanksi ini disebut sebagai tindakan paling signifikan Uni Eropa dalam menanggapi kudeta militer Myanmar.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 22 Mar 2021 19:18 WIB
UE sanksi individu yang terlibat dalam kudeta Myanmar

Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell, pada Senin (22/3) menyatakan, bahwa blok tersebut akan menyetujui sanksi terhadap individu yang terkait dengan kudeta militer di Myanmar. Keputusan tersebut diambil setelah para menteri luar negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan.

"Kami akan menjatuhkan sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan para demonstran," kata Borrell.

Dia menilai bahwa tindakan keras yang sedang berlangsung di Myanmar semakin intensif. Nama-nama individu akan diumumkan setelah sanksi disetujui secara resmi oleh para menteri.

Sanksi tersebut akan menandai tanggapan Uni Eropa yang paling signifikan sejauh ini terhadap kudeta di Myanmar. Setidaknya 250 orang telah tewas sejauh ini dalam tindakan keras terhadap protes antikudeta yang sedang berlangsung.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Senin menuturkan, Uni Eropa bermaksud untuk hanya menargetkan individu yang bertanggung jawab atas kekerasan di Myanmar.

"Jumlah pembunuhan telah mencapai tingkat yang tak terduga, itu adalah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari penerapan sanksi," kata Maas.

Lebih lanjut, Menlu Maas menyatakan, Uni Eropa tetap mendorong dialog untuk mencapai solusi damai.

Sementara itu, pejabat PBB, Tom Andrews, telah mendesak masyarakat internasional untuk memotong akses pemimpin kudeta militer atas sumber daya dan menyerukan sanksi sebagai tanggapan atas kekerasan terhadap pedemo antikudeta.

Sponsored

"Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka terhadap uang dan senjata," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk tindakan keras militer yang terus berlanjut.

Penerapan sanksi Uni Eropa diperkirakan tidak menargetkan bisnis yang dijalankan oleh militer, tetapi diplomat blok tersebut mengatakan bahwa beberapa dari entitas ini kemungkinan dikenakan sanksi dalam beberapa minggu mendatang.

Sumber : Deutsche Welle

Berita Lainnya