Uni Eropa masukkan Arab Saudi dalam daftar ancaman?

Komisi Eropa telah memasukkan Arab Saudi ke rancangan daftar negara-negara yang menjadi ancaman bagi mereka karena lemahnya kontrol terhadap pendanaan terorisme dan pencucian uang. Hal tersebut diungkapkan oleh dua sumber kepada Reuters pada Jumat (25/1).

Langkah tersebut dilakukan di tengah tekanan internasional yang meningkat pada Arab Saudi pascapembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat mereka di Istanbul pada 2 Oktober 2018.
 
Daftar UE saat ini terdiri dari 16 negara, termasuk di antaranya Iran, Irak, Suriah, Afghanistan, Yaman, dan Korea Utara, dan sebagian besar didasarkan pada kriteria yang digunakan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Itu merupakan sebuah badan global yang dimaksudkan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Namun, daftar itu dikabarkan telah diperbarui pekan ini dengan menggunakan kriteria baru yang dikembangkan oleh Komisi UE sejak 2017. Arab Saudi adalah salah satu negara yang ditambahkan ke daftar yang diperbarui yang masih dirahasiakan. Hal tersebut diungkap oleh satu sumber dari UE dan satu sumber dari Arab Saudi.

Pihak berwenang Arab Saudi belum merespons kabar ini.

Jika demikian, maka ini merupakan kemunduran bagi Arab Saudi pada saat negara itu berusaha meningkatkan reputasi internasionalnya untuk mendorong investasi asing berpartisipasi dalam rencana transformasi besar dan meningkatkan hubungan keuangan bagi bank-bank mereka. 

Khashoggi, seorang kolumnis untuk Washington Post dan kritikus Putra Mahkota Mohammed bin Salman, tewas dibunuh dan dimutilasi oleh sejumlah agen Arab Saudi di konsulat mereka di Istanbul. Pembunuhannya memprovokasi rusaknya citra kerajaan. 

Terlepas dari rusaknya reputasi, pencantuman Arab Saudi dalam daftar UE dapat mempersulit hubungan keduanya. Bank-bank UE harus melakukan pemeriksaan tambahan pada transaksi yang melibatkan entitas dari yurisdiksi yang terdaftar.

Draf daftar tersebut perlu disetujui oleh 28 negara UE sebelum secara resmi diadopsi pekan depan.

Kepemilikan perusahaan 

Sementara itu, seorang pejabat UE menerangkan bahwa negara-negara lain kemungkinan juga akan ditambahkan ke dalam daftar. Namun, dia menolak merinsi karena informasinya masih rahasia dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Juru bicara Komisi Eropa tidak bersedia mengomentari rincian daftar dengan alasan belum difinalisasi.

Negara-negara dimasukkan dalam daftar hitam jika mereka memiliki defisiensi strategis dalam perlawanan terhadap tindakan antipencucian uang dan pendanaan terorisme yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap sistem keuangan UE.

Di bawah metodologi Uni Eropa yang baru, yurisdiksi juga bisa masuk daftar hitam jika mereka tidak memberikan informasi yang cukup tentang kepemilikan perusahaan atau jika aturan mereka dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan atau memantau pelanggaran keuangan dianggap terlalu longgar.

Arab Saudi gagal mendapatkan keanggotaan penuh FATF pada September lalu setelah mereka dianggap gagal memerangi pencucian uang dan pendanaan teror.

Pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan upayanya untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi FATF mengatakan bahwa Riyadh tidak secara efektif menyelidiki dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang skala besar atau menyita hasil kejahatan di dalam atau luar negeri.

UE telah meninjau 47 yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Swiss, sebelum memperbarui daftarnya. Negara-negara UE tidak termasuk yang ditinjau.

Sementara itu, seorang pejabat UE menerangkan bahwa negara-negara lain kemungkinan juga akan ditambahkan ke dalam daftar. Namun, dia menolak merinsi karena informasinya masih rahasia dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Juru bicara Komisi Eropa tidak bersedia mengomentari rincian daftar dengan alasan belum difinalisasi.

Negara-negara dimasukkan dalam daftar hitam jika mereka memiliki defisiensi strategis dalam perlawanan terhadap tindakan antipencucian uang dan pendanaan terorisme yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap sistem keuangan UE.

Di bawah metodologi Uni Eropa yang baru, yurisdiksi juga bisa masuk daftar hitam jika mereka tidak memberikan informasi yang cukup tentang kepemilikan perusahaan atau jika aturan mereka dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan atau memantau pelanggaran keuangan dianggap terlalu longgar.

Arab Saudi gagal mendapatkan keanggotaan penuh FATF pada September lalu setelah mereka dianggap gagal memerangi pencucian uang dan pendanaan teror.

Pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan upayanya untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi FATF mengatakan bahwa Riyadh tidak secara efektif menyelidiki dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang skala besar atau menyita hasil kejahatan di dalam atau luar negeri.

UE telah meninjau 47 yurisdiksi, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Swiss, sebelum memperbarui daftarnya. Negara-negara UE tidak termasuk yang ditinjau.