Uni Eropa perpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia

Para pemimpin Uni Eropa sepakat memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia hingga enam bulan ke depan atas konflik negara itu dengan Ukraina. Pengumuman yang disampaikan pada Kamis (13/12) ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan Moskow-Kiev terkait bentrokan di Laut Azov.

Uni Eropa pertama kali memberlakukan sanksi pada Juli 2014, setelah penerbangan Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di wilayah Ukraina. Pemberontak Ukraina pro-Rusia dinilai bertanggung jawab atas tragedi yang menghilangkan nyawa 298 orang tersebut.

Sanksi ini menargetkan seluruh sektor ekonomi Rusia, termasuk bisnis penting negara itu, minyak.

"Uni Eropa dengan suara bulat memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia yang tidak memberikan kemajuan dalam implementasi perjanjian Minsk," ungkap Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk melalui Twitter saat pertemuan puncak di Brussels, Belgia.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements. — Donald Tusk (@eucopresident) December 13, 2018

Perjanjian Minsk yang ditengahi oleh Uni Eropa dan didukung oleh Rusia dan Ukraina dicapai pada akhir 2014. Kemudian pada 2015 perjanjian Minsk diperbarui, namun dilaporkan kerap dilanggar.

Konflik Kiev-Moskow meletus kembali bulan lalu ketika tiga kapal Ukraina yang tengah melintasi Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov ditangkap pasukan Rusia.

Negeri Beruang Merah menilai bahwa langkah Ukraina tersebut adalah bentuk provokasi dan ketiga kapal itu telah memasuki wilayah teritorialnya.

Duta Besar Rusia untuk ASEAN Alexander Ivanov yang dimintai pendapatnya terkait hal ini pada Jumat (30/11) menegaskan bahwa Selat Kerch adalah milik Rusia.

"Selat Kerch adalah milik Rusia. Itu merupakan wilayah teritorial Rusia. Tiga kapal militer Ukraina mencoba untuk melintasi Selat Kerch ... Kapal patroli Rusia mencoba untuk menghentikan mereka, namun mereka terus berlayar melewati Selat Kerch menuju Laut Azov. Maka sudah menjadi tugas patroli kami untuk menyetop mereka, dan hal itu pun dilakukan," tutur Dubes Ivanov di kediamannya di Jalan Widya Candra IX.

Dubes Ivanov menyebutkan bahwa provokasi yang dilakukan Ukraina berkaitan dengan pemilu presiden yang akan digelar negara itu tahun depan.

"Presiden yang sedang menjabat kehilangan dukungan dari para pemilik suara dan dia khawatir akan gagal dalam pemilu. Jadi, dia mencoba menciptakan provokasi untuk memastikan dukungan suara

"Yang dia lakukan setelah insiden tersebut adalah dia menetapkan darurat militer di 10 wilayah di Ukraina, terutama 10 wilayah ini adalah wilayah perbatasan dan pemilik suara di sana tidak mendukungnya," ungkap Dubes Ivanov.

Menurut diplomat Rusia itu, gagasan untuk memperkenalkan darurat militer di 10 wilayah perbatasan Ukraina bertujuan untuk menekan kebebasan pers dan individu.

"Pada awalnya dia (Presiden Ukraina Petro Poroshenko) ingin memberlakukan darurat militer selama 60 hari, namun parlemen Ukraina tidak mengizinkannya. Dia berhasil menerapkannya selama 30 hari, namun saya yakin dia akan mengupayakannya. Saya yakin dia akan mencoba menciptakan lebih banyak provokasi dengan tujuan untuk memperpanjang darurat militer di wilayah-wilayah di mana mayoritas pemilik suara tidak mendukungnya," papar Ivanov.

"Sayangnya, Barat mendukung Kiev dalam kasus ini. Saya tidak tahu apakah mereka tidak paham motivasi Presiden Poroshenko atau mereka mendukungnya karena dia menyokong Barat dalam setiap isu, baik global mau pun regional. Mungkin keduanya," imbuhnya.

Pemimpin Uni Eropa membarui kritik terhadap Rusia

Terkait ketegangan terbaru, para pemimpin Uni Eropa kembali menyuarakan keprihatinan terhadap pelanggaran hukum internasional yang menurut mereka dilakukan Rusia.

"Tidak ada pembenaran atas penggunaan kekuatan militer oleh Rusia," ungkap para pemimpin Uni Eropa lewat sebuah pernyataan seraya menyerukan agar Rusia membebaskan para pelaut Ukraina yang ditahan.

Sebelumnya pada Kamis kemarin, NATO mengumumkan akan memberikan Ukraina peralatan komunikasi yang aman untuk membantu negara itu memerangi perilaku destabilisasi Rusia.

Bersamaan dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi, Uni Eropa juga mengambil sejumlah langkah yang menargetkan individu dan organisasi Rusia atas aneksasi Crimea pada tahun 2014.

Para pemimpin Uni Eropa menekankan bahwa mereka siap untuk mengadopsi langkah-langkah untuk memperkuat lebih lanjut dukungannya terhadap Ukraina. Pernyataan ini dinilai membuka celah bagi lahirnya sanksi baru terhadap Rusia.

Sumber : VOA