Uni Eropa setuju menunda tenggat Brexit

Uni Eropa menyetujui penundaan Brexit yang diajukan Inggris. Hal itu disepakati dalam KTT di Brussels, Belgia, pada Kamis (21/3).

Setelah negosiasi yang berlangsung hingga larut malam, Uni Eropa menolak proposal penundaan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan menyodorkan proposal milik mereka sendiri.

Proposal penundaan yang direvisi disepakati setelah KTT yang tegang di mana May gagal meyakinkan para pemimpin Uni Eropa bahwa dia dapat membujuk para anggota parlemen Inggris untuk meloloskan draf Brexit-nya pada pekan depan.

Di bawah proposal Uni Eropa, jika Parlemen Inggris menyetujui draf Brexit PM May dalam pemungutan suara pekan depan, Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 22 Mei. Sebelumnya, tenggat bagi Inggris untuk cerai dari Uni Eropa jatuh pada 29 Maret 2019.

Namun, jika draf PM May kembali ditolak, Inggris akan diberi waktu hingga 12 April untuk membawa proposal baru yang diharapkan memecah kebuntuan.

Dalam skenario itu, jika Inggris setuju untuk ikut serta dalam pemilihan Parlemen Eropa pada Mei, Uni Eropa membuka kemungkinan adanya perpanjangan lebih lama yang dapat berlangsung hingga beberapa bulan.

"Artinya sampai tanggal yang sudah ditetapkan, semua opsi akan tetap terbuka dan perceraian akan ditunda," kata Presiden Dewan Eropa Donald Tusk. "Pemerintah Inggris tetap memiliki pilihan untuk hengkang dengan kesepakatan, meloloskan draf Brexit PM May, menunda tenggat secara jangka panjang, atau mencabut Pasal 50."

Pasal 50 sendiri merupakan mekanisme hukum Uni Eropa yang mengatur tentang proses di mana negara-negara anggota dapat mencabut keanggotaan dari blok itu.

May, yang pergi ke Brussels untuk mencari perpanjangan waktu hingga 30 Juni, mengatakan dia menyambut baik keputusan Uni Eropa.

Dia mengatakan akan kembali ke Inggris pada Jumat (22/3) dan akan berupaya untuk memastikan bahwa Brexit berjalan dengan kesepakatan.

KTT antara May dengan para pemimpin Uni Eropa dikabarkan berlangsung dengan tegang. Para pemimpin Uni Eropa terlihat tidak yakin dengan upaya May dalam merealisasikan Brexit.

Setelah penundaan disepakati, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan pertemuan berjalan dengan baik, menyebut bahwa kesabaran Uni Eropa telah diuji tetapi masih belum habis.

"Kami belum melihat batas kesabaran kami," katanya.

May sekarang harus membujuk anggota parlemen untuk mendukung kesepakatannya di parlemen, di mana dia diperkirakan akan menghadapi perjuangan yang berat. Dalam dua pemungutan suara sebelumnya, anggota parlemen telah menolak draf Brexit May.

Banyak pejabat pemerintahan Inggris berpendapat bahwa draf Brexit PM May akan ditolak untuk ketiga kalinya dalam pemungutan suara pekan depan.

Penyesalan

Dalam pidato pada Rabu di Downing Street, May menyalahkan anggota parlemen atas kekacauan Brexit.

Namun, di Brussels, dia menyatakan penyesalannya atas pernyataan itu. Penyesalan May ini dinilai sebagai upayanya untuk mengakhiri perselisihan dengan para anggota parlemen demi mendapatkan dukungan mereka.

"Saya tahu bahwa anggota parlemen juga frustrasi. Pekerjaan mereka juga sulit. Saya harap kita semua bisa mencapai kesepakatan, sekarang sudah saatnya mengambil keputusan," ujarnya.

Sementara itu, seorang Juru Bicara Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan telah menyiagakan 3.500 personel untuk membantu rencana darurat jika terjadi Brexit tanpa kesepakatan atau biasa disebut sebagai no-deal Brexit.

Rencana darurat tersebut merupakan bagian dari Operasi Redfold, operasi manajemen krisis militer Inggris jika no-deal terjadi.

Juru bicara itu juga mengatakan bahwa Pindar, bungker militer Inggris yang terletak di bawah Kementerian Pertahanan, telah diaktifkan pada Senin (18/3) sebagai bagian dari operasi.

Para pemimpin bisnis dan perwakilan buruh marah karena May telah menuntun Inggris mendekati jurang no-deal Brexit.

Kongres Serikat Buruh Inggris dan Konfederasi Industri Inggris, yang masing-masing mewakili 5,6 juta pekerja dan 190.000 bisnis, merilis surat terbuka bersama.

Kedua organisasi mendesak May untuk mengubah pendekatannya dan mengkritik strategi yang dia jalankan sejauh ini.

Menurut kepala kedua organisasi, Frances O'Grady dan Carolyn Fairbairn, Inggris sedang menghadapi keadaan darurat nasional.

"Keputusan dalam beberapa hari terakhir telah meningkatkan risiko no-deal. Perusahaan dan komunitas di seluruh Inggris tidak siap untuk hasil itu. Guncangan terhadap ekonomi kita akan dirasakan oleh generasi-generasi mendatang," tulis mereka dalam sebuah pernyataan. "Kami tidak dapat menekankan seberapa besarnya dampak dari krisis ini bagi perusahaan dan buruh."

Lebih dari dua juta warga Inggris telah menandatangani petisi online yang mendesak parlemen untuk mencabut Pasal 50 dan mencegah terjadinya Brexit.

Seruan itu menjadi viral setelah pidato May pada Rabu, dengan mayoritas tanda tangan datang dalam waktu kurang dari 24 jam setelahnya. Hampir 2.000 tanda tangan membanjiri petisi itu setiap menitnya.

Sesuai dengan hukum yang ada, petisi yang mendapatkan lebih dari 100.000 tanda tangan harus dipertimbangkan untuk diperdebatkan di Parlemen.

Menanggapi petisi itu, pada Kamis, May kembali menegaskan bahwa dia tidak berniat untuk menghentikan proses Brexit.

Sumber : CNN