Uni Eropa tolak negosiasi ulang Brexit

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menegaskan kepada Perdana Menteri baru Inggris Boris Johnson bahwa Uni Eropa tidak akan menuruti permintaannya untuk menegosiasikan kembali kesepakatan Brexit.

Pada Kamis (25/7) dalam percakapan telepon pertamanya dengan Johnson sebagai perdana menteri, Juncker menyebut kesepakatan Brexit yang sudah ada sebagai perjanjian terbaik dan satu-satunya yang mungkin dilakukan.

Sementara itu, Johnson bersikeras kesepakatan Brexit dan klausul mengenai backstop Irlandia yang terkandung di dalamnya belum cukup baik dan perlu dirundingkan ulang.

Juncker menanggapinya dengan menyatakan bahwa Uni Eropa akan mempertimbangkan gagasan yang diajukan oleh Inggris asalkan ide-ide itu sejalan dengan kesepakatan Brexit yang sudah ada.

Kepala Negosiator Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier pada Kamis mengatakan bahwa retorika agresif Johnson sejak menjadi perdana menteri merupakan upaya untuk memecah persatuan negara-negara Eropa. Dia menolak permintaan utama pemerintah baru Inggris untuk merundingkan kembali backstop Irlandia.

Dalam sebuah surat yang dikirim ke para diplomat di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, Barnier menasihati blok itu untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip mereka dalam menghadapi ancaman Johnson.

Sebelumnya, dalam pidatonya di Downing Street pada Rabu, Johnson menegaskan Inggris pasti akan cerai dari Uni Eropa pada tenggat yang ditetapkan yakni 31 Oktober 2019.

Kemudian dalam pidato pertamanya di hadapan Dewan Rakyat pada Kamis, dia mengatakan pemerintahannya tidak akan menerima kesepakatan Brexit yang memuat backstop Irlandia.

Melalui suratnya, Barnier menuturkan bahwa dia tidak akan terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah Inggris mengenai penghapusan backstop Irlandia, sebuah pengaturan yang dirancang untuk menghindari persoalan perbatasan antara Irlandia dan Irlandia Utara.

"PM Johnson menyatakan bahwa suatu kesepakatan dapat dicapai hanya jika backstop dihilangkan. Itu tentu saja tidak dapat diterima dan tidak sesuai mandat Dewan Eropa," ungkap Barnier.

"Jika dilihat dari pidatonya yang bernada agresif, Uni Eropa harus siap menghadapi ancaman Brexit tanpa kesepakatan (no-deal Brexit), sebuah upaya untuk menekan persatuan blok ini. No-deal tidak akan pernah menjadi pilihan Uni Eropa, tetapi kita harus siap untuk mengadapi semua skenario."

Backstop Irlandia yang terkandung dalam kesepakatan Brexit yang dirundingkan oleh Theresa May memuat agar Irlandia Utara tetap menjalankan beberapa peraturan Pasar Tunggal Uni Eropa dan tetap tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa agar tidak perlu ada pemeriksaan perbatasan. 

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif menentang proposal backstop May dengan keyakinan bahwa itu akan menjebak Inggris dalam hubungan ekonomi yang erat dengan Uni Eropa. Hal itu, menurut mereka, akan menghambat pemerintah Inggris untuk mengembangkan kebijakan perdagangan independen.

Namun, dalam suratnya Barnier mencatat bahwa beberapa anggota parlemen pun menentang upaya Johnson untuk menjalankan skenario no-deal Brexit.

"Saya perhatikan ada banyak reaksi keras terhadap pidato Johnson di Dewan Rakyat. Dalam konteks ini, Uni Eropa perlu mengikuti perkembangan politik dan ekonomi lebih lanjut di Inggris setelah pidato itu," ujarnya.

Barnier menekankan, kini yang terpenting adalah Uni Eropa harus tetap tenang, berpegang teguh pada prinsip dan pedoman, serta menunjukkan solidaritas dan kesatuan antara negara-negara anggota.

Luisa Porritt, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal, menyetujui tanggapan Barnier dan menegaskan inkompetensi kepemimpinan Johnson di Inggris.

"Pemerintahan Johnson sama tidak stabilnya seperti pemerintahan May. Di luar masalah itu, tidak ada alasan kuat untuk percaya bahwa Johnson dapat memberikan Brexit. Dia harus memecah kebuntuan di parlemen dengan mengembalikan kesepakatan itu ke tangan rakyat," kata dia.

Sumber : The Guardian