Utusan Myanmar untuk PBB minta AS sanksi junta

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun pada Selasa (4/5) mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat, bahwa Washington harus menargetkan sanksi baru terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar yang dikelola negara dan bank milik negara.

Dubes Kyaw, perwakilan anggota parlemen terpilih yang menentang junta militer Myanmar, juga memperingatkan bahwa krisis yang dipicu oleh kudeta pada 1 Februari di negara Asia Tenggara itu mengancam keamanan regional.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengecam kudeta tersebut dan menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpinnya, serta beberapa anggota keluarga dan bisnis yang memberi mereka pendapatan.

Dubes Myanmar mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri bahwa selain bank Myawaddy dan Innwa yang dikelola militer, AS harus memberikan sanksi kepada Bank Perdagangan Luar Negeri Myanmar (MFTB) milik negara dan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE).

MOGE mengoperasikan ladang gas lepas pantai dalam usaha patungan dengan perusahaan internasional, termasuk Chevron yang berbasis di AS dan Total di Prancis. Sementara itu, MFTB melakukan transaksi dalam mata uang asing untuk pemerintah Myanmar.

Kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 766 warga sipil sejak kudeta, yang memicu protes nasional.

Sejumlah aktivis prodemokrasi telah melakukan perjalanan ke pegunungan perbatasan Myanmar untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata yang memperjuangkan otonomi kelompok etnis, menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang terus meningkat.

"Saya ingin menekankan bahwa Myanmar tidak hanya menyaksikan kemunduran besar bagi demokrasi, tetapi juga krisis mengancam perdamaian dan keamanan kawasan," kata Dubes Kyaw.

Kyaw sebelumnya yang secara dramatis memutuskan hubungan dengan junta militer pada Februari, tetapi tetap mempertahankan jabatan sebagai perwakilan pemerintahan sipil Myanmar di PBB.

Sumber : Reuters