Dunia / Vietnam

Vietnam desak Facebook buka kantor di negaranya

Desakan Vietnam ini dinilai bertujuan untuk menindak perbedaan pendapat di negara itu.

Vietnam desak Facebook buka kantor di negaranya Ilustrasi / Pixabay

Vietnam meminta Facebook membuka kantor lokal. Seruan itu dinilai upaya Vietnam untuk meningkatkan tekanan agar raksasa jejaring sosial tersebut mematuhi undang-undang keamanan siber setempat. UU itu sendiri dianggap kontroversial. 

Produk hukum yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2019 tersebut memberi Hanoi lebih banyak kekuatan untuk menindak tegas perbedaan pendapat. Karena itu mereka butuh agar Facebook, Google, dan sejumlah perusahaan teknologi global lainnya menyimpan data pribadi secara lokal di Vietnam serta membuka kantor di sana.

"Pemangku jabatan Menteri Informasi Nguyen Manh Hung menyarankan Facebook, mengingat bisnisnya yang sukses di Vietnam, seharusnya menyisihkan pendapatan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta segera membuka kantor di Vietnam," ungkap situs resmi pemerintah pada Kamis (13/9).

Facebook belum memberikan komentar terkait hal ini.

Meski reformasi ekonomi melanda dan keterbukaan terhadap perubahan sosial meningkat, namun Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam tidak menoleransi perbedaan pendapat dan mengontrol ketat media.

Perusahaan-perusahaan teknologi global telah mendorong kembali ketentuan untuk data yang disimpan secara lokal, tetapi mereka tidak mengambil sikap keras yang sama soal undang-undang yang meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menindak aktivitas politik daring.

Pejabat perusahaan, bagaimanapun, secara pribadi menyatakan keprihatinan bahwa pusat data lokal dan kantor dapat mempermudah pihak berwenang merebut data pelanggan dan mengekspos karyawan lokal ke ancaman penangkapan.

Simon Milner, wakil presiden kebijakan publik Facebook untuk Asia Pasifik, pada Kamis kemarin telah bertatap muka dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela-sela World Economic Forum di Hanoi.

PM Nguyen Xuan Phuc mengatakan, Facebook harus bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan perlindungan 60 juta akun penggunanya di Vietnam.

Gil Kaplan, Wakil Menteri Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, mengatakan pada hari Senin (10/9) bahwa dia akan meningkatkan masalah keamanan siber dalam pertemuan-pertemuannya dengan para pejabat pemerintah Vietnam, termasuk PM Nguyen Xuan Phuc.

Pada Juli lalu, 17 anggota parlemen AS mendesak para eksekutif utama Facebook dan Google untuk menolak perubahan yang ditetapkan oleh undang-undang baru di Vietnam.

Sementara itu, pekan lalu, Nguyen Manh Hung mengatakan bahwa Vietnam harus mempromosikan jejaring sosial lokal untuk bersaing dengan Google dan Facebook serta menangkap lebih banyak pangsa pasar jejaring sosial di Vietnam.

 


Sumber: Reuters


Berita Terkait