sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Wamenlu: Indonesia tak terima kebijakan diskriminatif UE

Wamenlu Mahendra Siregar menegaskan bahwa Indonesia hanya akan menerima perlakuan adil atas isu minyak sawit.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Rabu, 11 Mar 2020 14:58 WIB
Wamenlu: Indonesia tak terima kebijakan diskriminatif UE
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2491
Dirawat 2090
Meninggal 209
Sembuh 192

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menegaskan Indonesia tidak bisa menerima kebijakan energi Uni Eropa (UE) yang menuding biofuel dari minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi. Dia menyebut itu diskriminatif.

Mahendra menganggap kebijakan Renewable Energy Directive (RED II) dan Derivative Act yang dirilis oleh EU sebagai tantangan besar yang akan mencegah pengembangan hubungan yang lebih produktif dan konstruktif antara Indonesia dan UE.

"Sementara fokus kebijakan energi terbarukan UE hanya terbatas pada deforestasi, sebenarnya kerusakan lingkungan yang disebabkan minyak nabati di Eropa lebih jauh dari itu," kata Mahendra saat membuka 'Dialog Kebijakan tentang Bioenergi Strategis Indonesia dan Swedia' di Jakarta, Rabu (11/3).

Mengutip hasil penelitian Dr. Erich E Dumelin dari University of California, Wamenlu mengatakan bahwa produktivitas minyak kelapa sawit berkisar 4-9 kali lipat dari minyak nabati lainnya.

Selain itu, kelapa sawit hanya membutuhkan 19 kilogram pupuk nitrogen untuk menghasilkan 1 ton minyak, sedangkan minyak nabati lain, misalnya canola (rapeseed) memerlukan hingga 183 kilogram pupuk yang sama untuk menghasilkan 1 ton minyak.

Hasil penelitian yang dipublikasikan dengan judul Life Cycle Assessment of Palm Oil and Vegetable Oils, and the Environmental Impact of Palm Oil and Other Vegetable Oils (2009) itu juga menunjukkan bahwa kelapa sawit hanya membutuhkan 0,01 kilogram pestisida untuk memproduksi 1 ton minyak, sementara untuk menghasilkan 1 ton rapeseed oil diperlukan 35 kilogram pestisida.

Mengacu pada riset tersebut, Wamenlu Mahendra menegaskan pentingnya menggunakan perspektif yang benar ketika berbicara mengenai bioenergi atau produk berkelanjutan dengan melihat seluruh parameter dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia, kata dia, tidak memilih secara sewenang-wenang hanya satu atau dua parameter SDGs hanya untuk menyamarkan kehancuran nyata yang terjadi.

Sponsored

Sebaliknya, Indonesia menilai kebijakan energi terbarukan UE yang hanya berdasarkan satu atau dua target, tidak tepat karena tidak menggunakan parameter yang menyeluruh, objektif, komprehensif, dan diakui internasional.

"Indonesia hanya akan menerima perlakuan adil atas isu ini, karena pengembangan minyak nabati sesungguhnya harus memenuhi seluruh parameter SDGs. Selain dari itu tidak dapat diterima karena diskriminatif," tegas Mahendra. (Ant)

Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Opsi lockdown yang diabaikan Jokowi...

Senin, 06 Apr 2020 06:02 WIB
Menagih janji keringanan cicilan utang

Menagih janji keringanan cicilan utang

Senin, 06 Apr 2020 05:43 WIB
Berita Lainnya