Wapres AS mengkritik intimidasi Beijing di Laut China Selatan

Wakil Presiden Amerika Serikat (Wapres AS), Kamala Harris, pada Selasa (24/08) menuduh Beijing melakukan pemaksaan dan intimidasi untuk mendukung klaim yang melanggar hukum di Laut China Selatan.

Perjalanan tujuh hari Harris ke Singapura dan Vietnam ditujukan untuk menghadapi pengaruh keamanan dan ekonomi China yang semakin meningkat, mengatasi kekhawatiran tentang klaim Tiongkok atas bagian-bagian yang disengketakan di Laut China Selatan, dan menunjukkan bahwa Washington dapat memimpin.

Dalam pidatonya di Singapura, Harris memaparkan, visi AS untuk kawasan yang dibangun di atas hak asasi manusia dan tatanan internasional berdasarkan aturan dan berusaha untuk memperkuat poros AS menuju Asia. 

Dia mengatakan, AS telah mengajukkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan 2023 dari 21 anggota kelompok perdagangan Asia-Pasifik APEC, yang mencakup Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Pemerintah AS menyebut persaingan dengan China sebagai "ujian geopolitik terbesar" abad ini dan Asia Tenggara telah menyaksikan serangkaian kunjungan tingkat tinggi oleh pejabat tinggi pemerintahan, termasuk Menteri Pertahanan Lloyd Austin.

"Kami tahu bahwa Beijing terus memaksa, mengintimidasi, dan mengklaim sebagian besar Laut China Selatan," kata Harris dalam pidatonya.

"Klaim yang melanggar hukum ini telah ditolak oleh keputusan pengadilan arbitrase 2016, dan tindakan Beijing terus merusak tatanan berbasis aturan dan mengancam kedaulatan negara," katanya, merujuk pada putusan pengadilan internasional atas klaim China di Den Haag.

China menolak keputusan itu dan telah mempertahankan klaimnya atas sebagian besar perairan di dalam apa yang disebut Sembilan Garis Lepas di petanya, yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menanggapi komentar Harris, mengatakan "perintah" yang diinginkan AS adalah perintah yang "dengan sengaja memfitnah, menindas, memaksa, dan menggertak negara lain dan tidak harus membayar harga apa pun".

China telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di perairan, yang dilintasi oleh jalur pelayaran vital dan juga mengandung ladang gas dan tempat penangkapan ikan yang kaya. (Sumber: reuters.com)