WNI terduga terlibat ISIS dapat diterima kembali asal lolos verifikasi

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa akan membutuhkan proses yang cukup panjang sebelum WNI yang diduga terlibat dengan ISIS dan kini tertahan di Suriah dapat diterima kembali di tanah air.

Repatriasi WNI dari Suriah ke Indonesia pernah terjadi pada 2012 hingga 2016. Namun, Kemlu RI mendeteksi ada beberapa WNI yang secara ilegal masuk ke negara itu.

"Pada saat pergi ke Suriah, sebagian besar dari mereka tidak memiliki dokumen resmi. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dipastikan sebagai WNI," jelas Juru Bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (28/3).

Tata menyebut, perlu melakukan verifikasi untuk mengetahui status kewarganegaraan mereka.

Proses tersebut akan melibatkan sejumlah pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian RI, dan Badan Intelijen Nasional (BIN).

"Sejumlah instansi negara akan terlibat dalam proses mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dengan ISIS dan menentukan apakah mereka masih dianggap WNI atau tidak," kata dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia hanya bisa menerima kembali warga yang secara hukum dipastikan berstatus WNI.

Tata menyebut bahwa orang-orang itu akan melewati proses yang sama yang diterapkan kepada 17 WNI dari Suriah yang dipulangkan ke Indonesia pada 2017.

"Prosesnya itu sangat panjang. Setelah verifikasi kewarganegaraan, akan dilakukan analisis kembali sebagai bagian proses deradikalisasi," lanjutnya. "Banyak tahap yang harus dilewati, baik itu tahapan di Suriah maupun di Indonesia."

Pihak berwenang, lanjutnya, harus melihat situasi dan keadaan psikologis para WNI untuk menentukan apakah mereka terpapar paham radikalisme.

"Proses itu terus kita kawal sampai nanti ada keputusan bagaimana bisa membantu mereka," ungkapnya.

Tata menegaskan Kemlu RI tidak dapat mengonfirmasi kapan, bagaimana, dan berapa lama proses verifikasi WNI dari Suriah itu.

Karena situasi di Suriah sudah tidak kondusif dalam beberapa tahun terakhir, Tata menyatakan bahwa Kemlu RI tidak memiliki informasi atau data akurat terkait jumlah WNI yang masih berada di sana.

"Operasional di Suriah saat ini tidak seperti negara biasa. Akses kepada para WNI pun masih sangat sulit," kata Tata.

Dia menuturkan bahwa KBRI Damaskus pun tidak memiliki data pasti dari jumlah WNI yang berada di Suriah karena sebagian besar dari mereka tiba tanpa melaporkan diri.

"Masa mereka melapor mau pergi untuk bergabung dengan ISIS? Kan tidak. Jadinya, mereka tidak terdata dan sulit dijangkau," jelasnya.

Pada Sabtu (23/3), Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung ISIS mengumumkan kemenangan total atas ISIS. 

"Pasukan Demokratik Suriah mengumumkan penghapusan total apa yang disebut wilayah kekhalifahan dan 100% mengalahkan ISIS. Pada hari bersejarah ini, kami juga mengenang ribuan martir yang perjuangannya memungkinkan kemenangan terwujud," twit kepala kantor berita SDF Mustafa Bali.

Syrian Democratic Forces declare total elimination of so-called caliphate and 0 territorial defeat of ISIS. On this unique day, we commemorate thousands of martyrs whose efforts made the victory possible. #SDFDefeatedISIS — Mustafa Bali (@mustefabali) 23 March 2019

Seperti dilansir BBC Indonesia, puluhan warga Indonesia yang terdiri dari puluhan anak dan perempuan yang berada di antara ribuan anggota ISIS di Al-Hol, Suriah timur, menyatakan ingin kembali ke tanah air.

Salah seorang warga Indonesia, Maryam, menyebut berasal dari Bandung, Jawa Barat. Bersama empat anaknya, Maryam ditemui di Al-Hol pada pekan pertama Maret oleh Afshin Ismaeli, seorang wartawan lepas.

"Saya dengan empat anak keluar dari Baghouz ... Kami ingin pulang ke negara asal kami, Indonesia," kata Maryam dalam rekaman video yang dibuat Afsin.

PBB menyebutkan lebih dari 40.000 petempur asing dari 110 negara kemungkinan bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS.

Adapun AS menyerukan repatriasi bagi orang-orang yang ditahan di medan perang. Namun, banyak negara yang ragu-ragu untuk menerima mereka kembali.