Nyanyian Akar Rumput, hadirkan kembali Wiji Thukul dalam gambar

Sore semakin mendekat tatkala secara lamat-lamat, seruan panggilan sembahyang bagi yang melaksanakan di waktu petang berkumandang di kejauhan.

Di dalam ruangan, perangai Usman yang serius membikin suasana tampak luput dengan gurauan di awal acara.

Seluruh peserta yang berkisar 20 orang dengan saksama menaruh perhatian pada tiap-tiap kata yang ke luar dari mulutnya.

Diucapkan dari posisi duduk hadirin, Usman mengatakan peluncuran film yang tayang di bioskop pada 16 Januari 2020 dianggap tepat baginya.

Sebab, belum lama ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memberikan pernyataan berkali-kali mengenai niat pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Wacana itu deras bergulir pada November hingga Desember 2019. Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemerintah berencana melakukan penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur nonyudisial atau di luar proses pengadilan.

Tetapi, Usman khawatir agenda itu tidak terealisasi lantaran berkaca pada kasus Talangsari, Lampung yang terjadi pada 1989.

Pada proses penyelesaiannya kasus itu, pemerintah sekadar melakukan deklarasi damai, tandatangan, islah, lalu korban diberikan sejumlah uang dan diberangkatkan ke tanah suci. Tetapi, penyelesaian itu tak menyeret dalangnya.

"Kalau itu yang dilakukan saya khawatir penyelesaian nonyudisial malah menggelapkan permasalah," katanya.

Sejenak ia berhenti sebelum meneruskan pendapatnya yang belum tandas, "Kalau itu digelapkan, maka tidak akan banyak manfaatnya bagi korban, tidak akan mampu membahagiakan korban, tidak akan mampu menjawab tuntutan korban selama dua puluh tahun."

Untuk itu, ujar Usman, Presiden Jokowi perlu diingatkan kembali penyelesaian nonyudisial harus dengan kerangka yang pernah di sampaikan wakil rakyat pada 2009.

Saat itu, DPR memberikan empat rekomendasi untuk penyelesaian kejahatan kemanusiaan. Pertama, merekomendasikan presiden untuk membentuk oengadilan HAM Ad-hoc.

Kedua, merekomendasikan presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang.

Ketiga, merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.

"Lalu yang terakhir adalah merumuskan kebijakan baru untuk mencegah agar peristiwa ini tidak terulang lagi di masa depan. Dengan cara apa? Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Orang Secara Paksa," ucapnya.

Usai pernyataan Usman, tak lama berselang Fajar dengan keahliannya memetik gitar.

Senandungnya memecah ruangan kantor. Hadirin, amat menikmati lagu yang dilantunkan olehnya.

Lagu-lagu itu, tidak lain adalah musikalisasi puisi yang ditulis oleh seorang yang dicintai ibunya, Siti Dyah Sujirah atau yang akrab disapa Spion.

Film Nyanyian Akar Rumput resmi tayang pada 16 Januari 2020. Dokumenter tersebut baru bisa dinikmati dinikmati di 10 kota, antara lain Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Palembang, Makassar, Medan, Bandung dan Purwokerto.

Sebagai informasi, film besutan Yuda Kurniawan ini telah memenangkan 16 penghargaan.

Beberapa di antaranya Piala Citra dengan kategori dokumenter panjang terbaik Festival Film Indonesia 2018, NETPAC Award Jogja, NETPAC Asian Film festival 2018, World Premier & Competition Busan Internasional Film Festival 2018 dan lain-lain.