Simpang siur pemindahan warga setempat dari Pulau Komodo

Di pesisir pantai yang dikenal sebagai Pantai Merah atau Pink Beach di sebelah tenggara Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersandar sebuah perahu kecil. Di satu sisi biduk kapal itu tertera tulisan “Tolak Penutupan Pulau Komodo”. 

Tulisan yang terlihat dibuat dari goresan cat itu tampak timbul-tenggelam oleh riak-riak kecil gelombang laut. Tak terlihat seorang pun di perahu kecil itu.

Pemandangan itu menyambut kedatangan Alinea.id di Pink Beach akhir Agustus lalu. Meski matahari bersinar cukup terik, air laut yang tenang membuat suasana tetap nyaman.

Setelah sekoci yang kami tumpangi tiba di tepi pantai, saya memilih memisahkan diri sejenak dari teman-teman serombongan.

Sekira sejauh sepelemparan batu dari perahu kecil tadi, di tepi pantai, saya menjumpai Ismail (33) duduk berteduh di bawah pohon. Lelaki warga Kampung Komodo itulah pemilik perahu itu. Bersama Erwin seorang warga lainnya, mereka tengah menggelar dagangan cenderamata khas Komodo. 

Ada patung-patung kayu menyerupai hewan komodo (Varanus komodoensis), guci dan piring kecil dari mutiara, hingga gelang dan kalung dari batu laut.

“Saya dulu nelayan. Terakhir melaut sepuluh tahun lalu saat saya berusia 23 tahun. Pemasukan dari tangkapan ikan sekarang tidak menentu, tidak sebesar dulu,” kata Ismail. Dia sesekali menyapa beberapa orang wisatawan yang berjalan di depan lapaknya.

Sementara Erwin, menggunakan gergaji kecil, tengah mencukil kayu lumpang yang telah dipahat berbentuk badan komodo. Tangannya perlahan mengukir pahatan kayu hingga terbentuk keratan garis-garis seperti tekstur kulit badan komodo yang kasar.

Erwin merincikan, untuk membuat peralatan menangkap ikan dibutuhkan modal biaya tak sedikit. Untuk membikin satu badan kapal saja, kata dia, membutuhkan ongkos mencapai Rp30juta. 

“Itu belum termasuk bikin tangan kapal, jaring, juga untuk listriknya,” ucap Erwin.

“Kita perlu bikin ritual lagi. Ya, minimal Rp50–60 juta untuk satu kapal, baru kita bisa melaut,” tutur Ismail menambahkan.

Dibandingkan dengan usaha jual-beli suvenir, kata Ismail, melaut membutuhkan modal hingga sepuluh kali lipat. Untuk dapat memproduksi dan menjajakan kerajinan tangan wisata khas Komodo itu, dia cukup membutuhkan modal Rp 5-6 juta.

“Kalau suvenir ini simpel. Modal Rp5-6 juta sudah bisa, Rp1-2 juta juga sudah bisa,” ucapnya.

Dengan berbagai ukuran dan rupa, patung komodo dijual dengan harga bervariasi, rentang Rp300–700 ribu, bahkan hingga Rp1 juta untuk ukuran setinggi satu meter. Tidak keliru bila hal ini menjadi pilihan mata pencaharian utama warga di kawasan Taman Nasional Komodo, termasuk warga di Kampung Komodo, Pulau Komodo.

Perkembangan pariwisata yang makin pesat di NTT, termasuk di kawasan kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT secara perlahan menggeser pilihan mata pencaharian warga. Erwin dan Ismail adalah contoh segelintir warga yang bergantung pada sektor pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

Selain Pulau Komodo, TNK mencakup sekitar 30 pulau lain yang berfungsi sebagai kawasan lindung bagi habitat komodo.Tiga pulau lain yang juga menjadi tempat bermukim penduduk adalah Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Papagaran.

Erwin dan Ismail menceritakan rencana penutupan Pulau Komodo pada Januari 2020 yang disusul kabar simpang-siur pemindahan warga setempat ke Pulau Kera, di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Rencana yang bersumber dari ucapan Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada awal Mei lalu itu membuat gelisah warga Pulau Komodo.

“Ada rancangan agar semua komunitas warga di Komodo keluar dari desa ini. Yang paling kami takutkan sumber pemasukan kita akan berkurang,” ucap Ismail.

Erwin tak membayangkan pemindahan sekitar 2.000 penduduk dari Kampung Komodo itu mungkin dilakukan. Karena itu, Ismail menolak ide penutupan Pulau Komodo. Terlebih mereka khawatir bila harus meninggalkan Kampung Komodo yang menjadi tempat tinggal mereka sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Erwin juga khawatir hal itu tak menjamin mereka mampu bertahan hidup di tempat yang baru.

“Kalau kami sudah sampai di sana (Pulau Kera), mau kerja apa kami, Pak? Kalau di sini kami masih bisa paling jadi nelayan, itu juga kalau bisa…,” kata Erwin.