Penutupan Pulau Komodo, investasi berkedok konservasi

Sebagai bagian agenda percepatan pembangunan Labuan Bajo, Flores yakni sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan Bali Baru, Pemerintah Indonesia hendak menjadikan Pulau Komodo menjadi Kawasan Wisata Ekslusif. 

Melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah menjalankan koordinasi terpadu guna memantau dan mengecek kesiapan daerah terkait dalam pengembangan pariwisata.

Maka dibentuklah Tim Terpadu Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Wisata Alam Ekslusif. Sejumlah pihak urun rembuk di dalam tim ini, antara lain: pelaksana administratif Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT, dan para ahli terkait.

Tim Terpadu berkoordinasi pula dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai badan usaha milik negara yang mengelola pengembangan objek pariwisata “Bali Baru”. Selain Labuan Bajo, Kawasan Ekonomi Khusus di Bali dan Mandalika, Lombok juga berada dikelola oleh ITDC.

Proyek utama yang lantas dilontarkan Gubernur NTT terkait pengembangan Pulau Komodo ialah penutupan pulau itu untuk pengembangan konservasi. Diperkirakan sekitar 2.000 penduduk Pulau Komodo akan dipindahkan keluar dari Kampung yang telah mereka huni berpuluh tahun lamanya, bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri.

Ketua Tim Terpadu yang juga Direktur Jenderal KSDAE Wiratno datang langsung bersama anggota tim selama empat hari di Labuan Bajo, 13–16 Agustus lalu.

Setelah rapat terbatas di Kota Labuan Bajo pada Rabu (14/8), Tim Terpadu bermaksud meninjau ke permukiman penduduk di Kampung Komodo. Namun, setiba di dermaga Kampung Komodo pada Kamis pagi (15/8), kehadiran Tim Terpadu disambut unjuk rasa warga Kampung Komodo.

Mengenakan kaus hitam bertulisan Tolak Penutupan Pulau Komodo, warga menyampaikan enam tuntutan. Para pemuda dan ibu-ibu juga turut membawa sejumlah pesan yang tertulis pada potongan-potongan kardus bekas. Sebagian besar pesan mengingatkan Pemda NTT dan pemerintah pusat untuk menghormati mandat sebagai pemimpin yang memerhatikan nasib warga Komodo sebagai kesatuan dengan habibat komodo.

Bunyi pesan itu antara lain “Tahun 2018 Anda dipilih oleh masyarakat Komodo, bukan binatang”; “Ingat! Tuhan menciptakan Komodo karena ada orang Komodo”; dan “Ingat! Suku Ata Modo bagian dari 73.000 suku yang ada di NKRI”.

Ada pun tuntutan warga Komodo antara lain: 

1. Kami menuntut pemenuhan hak-hak agraria kami sebagai warga negara, yaitu pengakuan legalitas dan sertifikat atas tanah dan rumah milik kami di Pulau Komodo.Kami menuntut pengakuan pemerintah Republik Indonesia mulai dari pusat sampai daerah atas kawasan Komodo sebagai UNESCO Man and the Biosphere Heritage and Cultural and Natural Resource, sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan PBB UNESCO.

2. Kami menuntut KLHK untuk mengembalikan sebagian dari wilayah daratan dan lautan untuk ruang permukiman dan ruang penghidupan yang layak bagi warga Komodo. Kami mendesak KLHK dan Kementerian Pariwisata untuk mengakui dan memfasilitasi peran aktif kami dalam usaha-usaha konservasi dan pariwisata. Karena itu, kami menuntut pengakuan lembaga adat sebagai pertimbangan dan atau dewan pengarah dalam struktur pengelolaan Taman Nasional Komodo.