Penutupan Pulau Komodo, investasi berkedok konservasi

3. Kami menuntut peran serta pemuda adat Komodo sebagai garda konservasi, bukan hanya mitra Polhut (polisi kehutanan) atau naturalist guide. Kami menolak segala bentuk pembangunan hotel, resort, restoran, dan rest area, dan sarana lainnya di dalam kawasan Taman Nasional Komodo karena yang kami ketahui ada bisnis di dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

4. Kami meminta pemerintah tidak memberikan izin apapun kepada perusahaan- perusahaan yang ingin membangun bangunan fisik di kawasan Taman Nasional Komodo karena mengancam ruang hidup alami komodo dan habitatnya.

5. Kami menuntut hak eksklusif atas usaha-usaha ekonomi berbasis masyarakat, termasuk penjualan suvenir dan kuliner di titik-titik strategis termasuk di Loh Liang. Kami menuntut pengakuan, perlindungan hak paten politik atas produk kreatif yang memakai lebel komodo, baik dalam bentuk nama, modal, dan bahasanya.

6. Kami menuntut Gubernur NTT Laiskodat untuk menarik kembali dan meminta maaf atas ucapannya yang menyebut kami penduduk liar. Kami juga menuntut KLHK untuk meminta maaf atas kelambanan dalam menyikapi pernyataan-pernyataan Gubernur.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wiratno mengatakan akan mempertimbangkan ulang rencana penutupan Pulau Komodo. Semua pokok tuntutan masyarakat Komodo, kata dia, telah disampaikan kepada Menteri LHK yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

“Tim Terpadu sudah melapor ke Ibu Menteri (Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar). Semua aspirasi disampaikan kepada Ibu Menteri. Ibu Menteri melapor ke Bapak Presiden,” kata Wiratno ketika dihubungi Alinea.id.

Wiratno pun menjawab tegas bahwa Pulau Komodo tidak akan ditutup. Masyarakat juga tidak dipindah.