logo alinea.id logo alinea.id

Pertarungan kuasa di media massa dalam "The Post"

"Media haruslah melayani kepentingan masyarakat, bukan para penguasa," kata Hakim Agung AS, Hugo Black.

Purnama Ayu Rizky Robi Ardianto
Purnama Ayu Rizky | Robi Ardianto Senin, 19 Mar 2018 06:50 WIB
Pertarungan kuasa di media massa dalam

Mestinya tanggal 17 Juni 1971 menjadi hari paling melegakan untuk Katherine Graham. Pasalnya, perusahaan koran yang ia pimpin berhasil menggeliat, setelah melepas penjualan saham perdana (IPO), untuk menghalau kebangkrutan. Namun malam itu hatinya rusuh. Ia dihadapkan pada keputusan besar yang harus diambil oleh koran legasi mendiang suaminya. Keputusan itu terkait rencana menerbitkan cerita kebohongan pemerintah Amerika Serikat (AS) ihwal kebijakan Perang Vietnam, yang berlangsung hampir tiga dekade.

Usai suaminya mangkat, Graham memang mengambil alih kepemimpinan koran lokal The Washington Post yang dirintis keluarganya. Ambisi untuk menjaga integritas dan profesionalitas kerja media membuat ia harus mempertaruhkan relasinya dengan sejumlah pejabat tinggi di AS, termasuk Menteri Pertahanan AS, Robert McNamara.

Keputusan Graham di malam itu, selain akan mengorbankan hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya yang prestisius, juga berpotensi menjeratnya ke meja hijau. Bila ia keok dalam pengadilan, itu berarti berita soal Pentagon Paper AS akan jadi edisi terakhir koran yang ia pimpin. Jika memutuskan untuk menahan diri tak menerbitkan berita itu pun, sama saja dengan pengingkaran atas profesionalitas dan integritas jurnalisme yang selama ini ia jaga.

Kendati mahal harga yang harus ia bayar, akhirnya Graham yang notabene adalah pemimpin media perempuan pertama, memutuskan untuk menerbitkan berita Pentagon Paper. Pilihan peraih Pulitzer inilah yang kemudian dipotret ulang oleh sutradara kawakan Steven Spielberg, dalam film “The Post” yang rilis Januari silam. Film ini berkisah pergulatan batin Graham (Meryl Streep) dan editor utama The Washington Post, Ben Bradlee (Tom Hanks), saat skandal dokumen kebohongan AS terkait Perang Vietnam menyeruak ke permukaan.

Seperti yang diduga, duet dua pemain kaliber dunia itu mampu membius pemirsa, sehingga meski film berdurasi panjang 116 menit, tak terasa membosankan. Apalagi didukung naskah berkualitas yang dibuat Hannah dan Josh Singer. Hannah pernah menulis memoar Graham, bertitel “Personal History” tahun lalu. Sementara rekannya, Singer, sudah punya jam terbang tinggi dengan menulis naskah film “The West Wing”, naskah film biografi Julian Assange “The Fifth Estate”, dan naskah film yang dianugerahi Oscar dua tahun lalu “The Spotlight”.

Paduan naskah apik, acting yang mumpuni, dikawinkan dengan tangan dingin Spielberg, membuat film ini layak disebut sebagai tontonan berkualitas. Apalagi debut Spielberg sebagai tukang obrak-abrik emosi tak perlu diragukan lagi. Sederet film seperti “Schindler's List”, “Saving Private Ryan”, “Lincoln”, “Bridge of Spies”, “Munich”, dan “Catch Me If You Can” menjadi bukti kemampuannya mengaduk emosi.

Tom Hanks berperan sebagai Ban Bredlee, pegiat media The Washington Post./ IMDB

Meski film ini mengangkat cerita rumit dan relatif berliku, ia tak pernah gagal menyelami emosi masing-masing tokoh. Singkatnya film ini adalah film ideologis yang tak hanya jualan fakta sejarah Negeri Paman Sam, namun wadah eksplorasi adegan intens dan pergumulan emosi. Barangkali ini adalah film paling emosional soal jurnalisme, melebihi film bertema jurnalistik “All the President’s Men” dan “The Spotlight”.

Sponsored

Ciri yang mudah dikenali dari film yang menonjolkan emosi adalah pengambilan momen dalam satu take kamera panjang. Lelucon, opini, dialog saling adu di udara. Air mata sebagai pengukuh keraguan dan kelimbungan jadi bumbu dalam beberapa adegan. Namun bukan berarti suasana tak tumbuh alami, Streep tentu tetap memukau dengan gaya bicara terbata dan suara mengawang. Sementara Hanks seperti biasa, selalu jadi magnet.

Spielberg sukses menjalin intensitas adegan dan balutan emosi mereka dengan mengambil take kamera dari dekat, memotret sorot mata, tangan yang diremas karena rasa ragu dan takut yang berpadu. Bahkan adegan mengirim materi berita ke percetakan lalu membuat tatakan huruf manual, berkejaran dengan tenggat waktu terbit pun jadi begitu menegangkan, bak film thriller. Sinematografi untuk film dengan latar 1970-an pun sempurna digambarkan Spielberg, dengan riuh suara mesin ketik dan asap rokok yang mengepul memenuhi ruangan laiknya newsroom media.

Film ini sendiri bermula dengan cerita pembongkaran Pentagon Paper oleh analis militer di Rand Corporation, Daniel Ellsberg. Rand Corporation adalah perusahaan kontraktor terbesar AS yang menjual jasa konsultasi dan analisis militer untuk kebijakan Perang Vietnam yang digulirkan AS.

Karena pekerjaannya ini, ia jadi punya akses terhadap dokumen rahasia, di mana salah satunya berisi kebohongan justifikasi Presiden AS soal Perang Vietnam, mulai dari Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson, dan presiden inkumben kala itu, Richard Nixon. Dokumen ini secara terang membongkar, perang itu mustahil dimenangkan AS, sehingga pengiriman ratusan ribu tentara muda ke sana tak lebih dari upaya penyelamatan harga diri dan kehormatan semata.

Ellsberg dalam hal ini merasa punya tanggung jawab moral untuk menyebarkan informasi tersebut, sehingga ia mencuri lalu membagikannya kepada jurnalis The New York Times, Neil Shenaan. Koran ini membuat geger AS karena telah mempublikasikan dokumen rahasia ke khalayak, sehingga Gedung Putih melayangkan gugatan atas mereka. Dalihnya, koran itu telah mengancam negara dan menggoyang kewibawaan militer AS.

Mendengar berita pembungkaman pers oleh Nixon, Ben Bredlee tergerak menerbitkan berita yang sama, dari salinan dokumen rahasia yang ia dapatkan lewat rekannya di The Washington Post. Dokumen setebal 4000 halaman yang tak berurutan itu lalu diolah untuk dijadikan berita utuh dalam waktu kurang dari delapan jam.

Konflik batin baru dimulai lepas adegan pengolahan dokumen itu. Graham ditentang oleh hampir semua Dewan Direksi, karena takut kejadian yang menimpa The New York Times akan terjadi pada mereka. Namun tak dinyana, keberanian Graham dan Ben justru ditiru sejumlah koran harian AS yang juga menerbitkan berita yang sama.

Beberapa hari pasca terbitnya berita tersebut, The Washington Post dan The New York Times yang mendapat pelarangan AS, mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Agung AS. Mereka menuding Nixon telah melanggar konstitusi dan mencederai kebebasan pers.

Kasus hukum ini menjadi catatan penting yang menandai kebebasan pers di AS. Sebab, Mahkamah Agung AS akhirnya menyatakan bahwa publikasi dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang bocor oleh media massa merupakan bagian dari kebebasan pers yang dilindungi konstitusi, dengan jumlah suara enam hakim mendukung dan tiga hakim menolak. Keputusan Mahkamah Agung membuka keran kebebasan media atas berbagai dokumen rahasia pemerintah lainnya yang juga bocor ke publik, seperti penyadapan global AS oleh Edward Snowden pada 2013.

Momen rilisnya film ini juga menarik, di saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS. Trump sendiri sebelas dua belas dengan Nixon, yang cenderung memusuhi media. Trump bahkan tak ragu menggulirkan pernyataan palsu dan menebar kebohongan pada media yang mengkritiknya. Politisi Republik itu juga menyebut sejumlah media di AS adalah media palsu (fake news), dan mengancam menuntut mereka yang tak mendukungnya.

Film wajib untuk wartawan

Kisah mengenai kebebasan pers ini relevan untuk diangkat kembali, apalagi dalam konteks di Indonesia, di mana ruang redaksi kerap berbenturan dengan kepentingan pemodal dan politisi yang mengkooptasi kerja media.

Salah satu adegan protes publik AS pada Nixon soal kebijakan Perang Vietnam dalam film "The Post"./ IMDB

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, beberapa waktu lalu juga sependapat, bahkan menyarankan seluruh redaksi media untuk menonton film “The Post”. Menurutnya, jika pemimpin media di Indonesia berpolitik, maka tugas merawat idealisme dan kebenaran ada di pundak pemimpin redaksi (pemred) dan awak redaksi di bawahnya.

“Sebaiknya pemred atau editor yang tidak bisa mandiri, mengundurkan diri saja,” ungkapnya. Apalagi, lanjutnya, kalau tidak bisa menjaga kompetensi, maka Dewan Pers akan mempertimbangkan untuk merekomendasi pencabutan kompetensi utama. Pernyataan pria yang akrab disapa Stanley itu juga sekaligus menjadi pengingat agar segenap pekerja media terus menjaga independensi mereka.

Terutama di tahun politik, saat wartawan dihadapkan pada pilihan untuk andil dalam politik praktis, seperti menjadi tim sukses atau calon pemimpin. Dalam hal ini, Stanley meminta jurnalis tersebut untuk cuti sementara atau mengundurkan diri secara permanen. Sebab, mengutip Andreas Harsono, politik bagi jurnalis, harusnya menjadi tiket satu arah (one way ticket).