Jerat hukum bagi para penjemput paksa jenazah PDP Covid-19

Kasus-kasus penjemputan jenazah pasien dalam pengawasan Covid-19 terus terjadi. Bermula di Makassar, Sulawesi Selatan, awal Juni lalu, kasus-kasus serupa juga kini terjadi di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 

Meskipun memaklumi beragam alasan warga dalam penjemputan paksa Covid-19, Polri tetap bertindak tegas dalam menyikapi peristiwa tersebut. Pada kasus penjemputan paksa jenazah di empat rumah sakit di Makassar, misalnya, Polda Sulsel sudah menangkap 31 orang yang diduga terlibat. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik kemudian menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, para tersangka merupakan anggota keluarga dan tetangga dari pasien yang meninggal.

"Peran mereka macam-macam. Ada yang bawa mobil, ada yang provokasi massa untuk sama-sama ambil jenazah. Ada yang ikut-ikutan membawa keranda," ujar Tompo saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Dalam menjerat para tersangka, kepolisian berpegang pada sejumlah aturan, semisal Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, serta Pasal 212 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tompo mengatakan penetapan 12 tersangka ini bertujuan untuk memberi efek jera dan mengedukasi publik akan bahaya Covid-19. Jika penegakan hukum tidak tegas, Tompo khawatir kasus-kasus serupa bakal terus terjadi di berbagai rumah sakit rujukan. 

"Ini bukan semata-mata memberi sanksi kepada mereka yang berbuat. Akan tetapi, kita lebih condong untuk melihat efek dari penegakan hukum ini untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Daripada mereka kena penyebaran penyakit kan?" ujar dia.